NEWS, ruber.id – DPRD Kota Bandung, Jawa Barat tengah merancang landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) 19, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) terus dilakukan.
Hal ini, agar kebijakan pemerintah daerah dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
DPRD Kota Bandung perkuat regulasi pembangunan yang adil dan responsif gender
Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan pendekatan pembangunan yang memastikan setiap warga memperoleh kesempatan, akses, serta manfaat kebijakan secara setara.
Menurutnya, konsep PUG tidak sebatas membahas perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Lebih luas, pendekatan tersebut harus mempertimbangkan perbedaan peran, tanggung jawab, kondisi, dan kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga.”
“Kami ingin memastikan, kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok. Tetapi, mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Christian menyebutkan, kebijakan pengarusutamaan gender sebenarnya telah memiliki pijakan di tingkat nasional. Yaitu, melalui Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Instruksi tersebut, mengamanatkan agar perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh siklus pembangunan. Mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga proses pemantauan dan evaluasi.
Sementara di Kota Bandung, sejumlah regulasi terkait PUG telah diterbitkan. Di antaranya, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Wali Kota Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Meski demikian, Pansus 19 memandang diperlukan penguatan melalui peraturan daerah. Sehingga, implementasinya memiliki kepastian hukum, mekanisme koordinasi yang jelas, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih terarah.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat.”
“Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda tersebut adalah pembenahan kelembagaan pelaksana PUG.
Pansus dorong penguatan pengarusutamaan gender
Pansus mendorong penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender serta penunjukan focal point pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Keberadaan Pokja diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah antarperangkat daerah.
Adapun, focal point berperan memastikan setiap program dan kegiatan OPD telah mempertimbangkan perspektif gender sejak tahap perencanaan.
Dengan sistem tersebut, tanggung jawab pelaksanaan PUG tidak hanya dibebankan kepada satu instansi tertentu.
Seluruh OPD, diharapkan terlibat aktif dalam memetakan kebutuhan warga, merancang program yang responsif, serta mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana maupun besaran anggaran yang terserap.
Pemerintah juga, harus memastikan bahwa hasil pembangunan memberikan manfaat nyata dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”
“Oleh karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui Raperda Pengarusutamaan Gender, Pansus 19 berharap Kota Bandung memiliki instrumen hukum yang mampu memastikan prinsip kesetaraan diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Regulasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan infrastruktur dan capaian fisik. Tetapi juga memperluas ruang partisipasi, menjamin kesetaraan kesempatan, serta menghadirkan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga Kota Bandung.***
