NEWS, ruber.id – DPRD Kota Bandung mulai mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah selama satu tahun anggaran terakhir.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya.
Pastikan program Pemkot Bandung berjalan sesuai target
Menurutnya, DPRD ingin memastikan setiap program pemerintah kota benar-benar berjalan sesuai target dan tidak menyimpang dari rencana awal.
“LKPJ ini, menjadi bahan evaluasi terhadap RKPD. Dari sini, kita bisa melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan atau justru terjadi deviasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang akan dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
“Rekomendasi yang disusun bertujuan agar berbagai kekurangan yang ditemukan saat ini tidak kembali terulang pada program pembangunan berikutnya,” katanya.
Dalam pembahasan pansus, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian utama.
DPRD menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting yang dinilai masih membutuhkan penguatan kebijakan dan implementasi di lapangan.
Pada sektor pendidikan, Heri menilai masih ada anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
Kondisi tersebut, dianggap perlu mendapat perhatian serius pemerintah kota.
Sementara, di bidang kesehatan, DPRD mendorong penguatan layanan promotif dan preventif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan pengobatan atau pendekatan kuratif semata.
Menurut Heri, tingginya pembiayaan kesehatan melalui BPJS menjadi indikator penting perlunya langkah pencegahan penyakit sejak dini.
Ia menyebutkan, anggaran pembiayaan kesehatan yang terserap setiap tahun mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus mengalami peningkatan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp260 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu.
Karena itu, DPRD meminta peran puskesmas diperkuat. Khususnya, dalam edukasi kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan penyakit.
“Kalau masyarakat semakin sehat, angka kesakitan bisa ditekan dan beban pembiayaan kesehatan juga akan berkurang,” jelasnya.
Saat ini, pansus masih menyusun berbagai rekomendasi dari seluruh sektor yang dibahas.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya lebih konkret, terukur, dan dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Harapannya rekomendasi yang disusun benar-benar aplikatif. Sehingga, deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bisa semakin kecil di masa mendatang,” kata Heri. ***
