Sukaresik Tasikmalaya Jadi Langganan Banjir, DPRD Minta Grand Design Normalisasi Sungai ke BBWS

Img
KETUA DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi saat diwawancarai wartawan, Kamis (25/6/2020). indra/ruber.id

TASIKMALAYA, ruber.id – Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya hingga kini masih menjadi langganan banjir akibat luapan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang.

Tahun 2020 ini saja, sudah empat kali wilayah tersebut dilanda banjir dari luapan kedua sungai tersebut.

Terkait masalah itu, DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun mendatangi kantor BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) untuk melihat grand design normalisasi sungainya.

“Ternyata grand designnya itu sudah ada untuk penanggulangan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Menurut Asep, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, kata dia, pengerukan.

Kedua, normalisasi daerah aliran sungai dalam artian pengembalian fungsinya sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS). Langkah terakhir adalah sodetan.

Baca juga:  Curug Cinilia Tasikmalaya, Berenang di Air Terjun Tengah Hutan yang Menyegarkan

“Kemarin kelemahannya ada di komunikasi dan koordinasi. Hanya melibatkan kepala desa dan camat. Sementara kepentingan politik dan pemerintah daerah legislatif tidak diikutsertakan,” jelasnya.

BACA JUGA: Ada Kampung Tangguh COVID-19 di Sukarame, Kapolres Tasikmalaya: Semoga Dapat Dicontoh yang Lain

Akhirnya, lanjut Asep, ada penolakan dari masyarakat. Sehingga uang Rp20 miliar terambil lagi oleh pusat.

“Nah jangan begitu. Akhirnya kita sepakat bikin target pekerjaan ini harus ada perencanaan matang. Harus komunikasi dengan masyarakat.”

“Secara hukum juga diletakkan sebagaimana mestinya tidak ada yang dirugikan, tapi program jalan itu yang harus dicari jalan tengahnya,” terangnya.

Asep juga mengatakan bahwa pihaknya berinsiatif memanggil pihak terkait untuk berdiskusi masalah ini.

Baca juga:  Wagub Jawa Barat: Bencana Saat Ini Terjadi Dampak Pembangunan

“Baik itu pemerintah kabupaten melalui Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup karena ada kaitannya dengan hulu sungainya, mengenai resapan air kan harus ada solusinya.”

“Kemudian memanggil BBWS. Kemudian juga yang menangani pertanahan, stakeholder, pecinta lingkungan dan tokoh masyarakat harus dilibatkan,” bebernya.

Dalam hal ini, Asep akan meminta Komisi 3 membuat kegiatan yang fokus tentang penanganan banjir.

“Saya siap mengawal supaya cepat terealisasi. Minimal grand designnya sudah siap, grand planingnya sudah siap. Anggarannya, 2021 akan diminta oleh BBWS ke PU untuk segera diajukan,” katanya. (R020/Indra)