Sabtu, 15 Agu 2020

Tolak RUU HIP, Ribuan Warga Sumedang Bakal Kepung Gedung DPRD Minggu Besok

Baca Juga

Basarnas Bandung Kukuhkan Forum Koordinasi Potensi Pencarian Pertolongan Daerah Jawa Barat

BANDUNG, ruber.id - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bandung Deden Ridwansah mengukuhkan Forum Koordinasi Potensi Pencarian Pertolongan Daerah (FKP3D) Jawa Barat. Pengukuhan FKP3D Jawa...

Bawaslu Sumedang Minta DKM Awasi Kampanye di Masjid

SUMEDANG, ruber -- Sejak deklarasi penolakan tempat ibadah dijadikan sarana kampanye, Bawaslu Sumedang meminta agar para pemuka agama tidak melakukan kampanye politik di tempat...

Jelang Kampanye Terbuka, Polisi Ajak Caleg Deklarasi Pemilu Damai

CIAMIS, ruber -- Jelang kampanye terbuka, Polres Ciamis mengajak para calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan Pemilu 2019 dengan aman dan...

Bayi yang Ditemukan di Jatinangor Diperkirakan Lahir 4 Hari Lalu

SUMEDANG, ruber -- Penemuan bayi perempuan menggegerkan warga Dusun/Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/1/2019) malam sekitar jam 21.00 WIB. Kapolsek Jatinangor Kompol Nur...

SUMEDANG, ruber.id – Sebanyak 42 Ormas, OKP, dan perkumpulan lainnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat siap mengikuti aksi menolak RUU HIP, Minggu (12/7/2020) besok.

Perwakilan Ormas Ustaz Dedi Mulyadi menyebutkan, 42 Ormas, OKP sudah memastikan diri mengikuti aksi bertajuk Apel Siaga Masyarakat Sumedang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini.

Massa aksi, kata dia, akan berkumpul di sekitar Alun-alun Sumedang, Minggu pagi.

Kemudian, akan melakukan orasi di halaman gedung DPRD Sumedang.

Selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march dari Alun-alun Sumedang, hingga Bundaran Alam Sari, Sumedang Utara.

Peserta, kata dia, diperkirakan lebih dari seribu orang.

“Yang pasti, aksi besok (Minggu) adalah aksi damai dan peserta dari luar boleh ikut dengan syarat nengikuti tata tertib.”

“Di antaranya, tidak boleh bawa anak kecil, jangan bikin rusuh, pakai msker, jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan lainnya,” jelasnya, Sabtu (11/7/2020).

Perwakilan Ormas lainnya, Ustaz Dede Haidar menyatakan, apel siaga masyarakat Sumedang ini akan menyampaikan pernyataan sikap bersama.

Pernyataan sikap ini diharapkan dapat disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumedang kepada DPR RI.

“Pernyataan sikap pada aksi besok di antaranya menolak dengan tegas rancangan UU HIP, dan meminta untuk dicabut dari Prolegnas 2020,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, meminta kepada aparat penegak hukum, mengusut tuntas dan menangkap pihak-pihak ataupun inisiator yang merancang RUU HIP.

“Menolak ideologi komunis berkembang kembali di NKRI,” sambungnya.

Selanjutnya, meminta dengan segera kepada DPRD Kabupaten Sumedang untuk menindaklanjuti pernyataan sikap secara resmi dan menyampaikannya kepada DPR RI. (R003)

BACA JUGA: Gara-gara Ada Tambahan Positif Corona, Pelajar di Sumedang Belum Bisa ke Sekolah

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Kasus Positif Covid-19 di Sumedang Terus Melonjak, Total Akumulasi 67 Orang

SUMEDANG, ruber.id - Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus melonjak. Sabtu (15/8/2020), ada tambahan 12 orang.

Hari Ini Ada 12 Warga Sumedang Positif Corona: 7 Tenaga Medis, 2 Situraja, Tomo, Ujungjaya, Rancakalong

SUMEDANG, ruber.id - Hari ini, Sabtu (15/8/2020), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali mencatatkan kasus baru pasien positif virus corona.

BPPSDMP Sebut Hasil Bumi di Pangandaran Tak Kalah Dengan Daerah Lain

PANGANDARAN, ruber.id - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Dedi Nursyamsi menyebut hasil bumi...

Sekolah Tatap Muka di Pangandaran Dimulai Awal September

PANGANDARAN, ruber.id - Pemkab Pangandaran, Jawa Barat berencana memulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal September 2020.

Dukung Program Bantuan Subsidi Upah Pemerintah, BPJAMSOSTEK Kumpulkan Rekening Peserta

JAKARTA, ruber.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.