BERITA GARUT, ruber.id – Bupati Garut Rudy Gunawan menyebutkan, pihaknya akan meningkatkan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Garut.
Hal ini menyusul laporan Dinas Pendidikan, di mana, dari 238 PKBM yang ada, baru ada 6 lembaga yang terakreditasi.
“Saya sekarang ini, hanya akan melakukan bagaimana tempat belajar yang Bapak Ibu punya (yaitu) PKBM, ini akan dilakukan satu peningkatan kualitas.”
“Karena sekarang ini, hanya 6 yang terakreditasi. Sisanya, belum terakreditasi,” ujar Bupati Rudy. Ketika memberikan sambutan dalam acara Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan (PKBM). Di Ballroom Hotel Harmoni, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin, 12 September 2022.
Rudy memandang penting pertemuan dengan pengelola PKBM ini.
Karena, melalui PKBM ada keinginan dari pengelolanya untuk membantu orang yang ingin sekolah.
Terlebih, pendidikan sebagai salah satu unsur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Ada keinginan bapak/ibu, membantu orang yang ingin sekolah. Tapi, sudah terlewat dan tentu ijazah ini sekarang diperlukan (baik) paket A, paket B, paket C. Dan dalam dimensi pemerintah daerah, kita mendapatkan salah satu kenyataan bahwa pendidikan adalah salah satu unsur dari pada IPM bersama kesehatan dan daya beli,” katanya.
Oleh sebab itu, kata Rudy, pihaknya ingin membuat satu strategi bagaimana kualitas pendidikan di jalur nonformal melalui PKBM ini.
Pertama, mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas dari pemerintah daerah dengan pelatihan dan sebagainya.
“Yang kedua, mendorong untuk dilakukan akreditasi, tentu kita harus tahu syarat-syarat akreditasi itu apa.”
“Kalau itu sudah kita tahu, maka kita tahu kelemahan dan kelebihan kita. Dan dinas, harus melakukan pembinaan kepada saudara-saudara sekalian. Melakukan komunikasi dalam rangka untuk meningkatkan hal yang berhubungan dengan kualitas pendidikan di formal ini,” ucap Rudy.
Sementara itu, Kadisdik Garut Ade Manadin menuturkan, PKBM ini merupakan motor penggerak pendidikan di bidang kesetaraan.
Selain itu, kata Ade, tidak mudah mengelola pendidikan kesetaraan ini.
“Yang kita hadapi, bukan anak kecil tetapi orang dewasa. Gaya mengajarnya juga berbeda, dari pedagogi kita harus mengejar ke andragogi. Seperti apa model pembelajaran yang disajikan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Garut ini ada 238 PKBM, dengan 197 di antaranya sudah sinkron dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kemudian, dari 197 PKBM baru 6 yang sudah terakreditasi. Meski akreditasi saat ini, berbeda dengan akreditasi dulu yang mengacu pada delapan standar pendidikan.
Sedangkan saat ini, lebih ke performance sekolah, performance guru, dan performance kepala sekolah.
Kemudian proses, kualitasnya, dan tata cara pengelolaanya.
“Dari 197 hanya 6 yang sudah terakreditasi. Tidak menutup kemungkinan, nanti ke depan bahwa prasyarat Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) itu adalah akreditasi PKBM,” jelasnya.
Ade menjelaskan, jika di Kabupaten Garut ada sekitar 53.000 lebih warga belajar yang ada di PKBM.
Di mana, 14.000 di antaranya sudah mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Dari 53.334 itu yang telah mendapatkan bantuan adalah 14.227, sisanya 39.107 belum mendapatkan bantuan.”
“Kemudian, 14.000 (warga belajar) itu setara dengan Rp23 miliar (Rp22.227.200.000) berasal dari BOP pusat. Dan Rp1.050.000.000 setara dengan 1.250 teman-teman warga belajar disupport dari APBD Garut. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sangat luar biasa,” jelasnya.
Ia menyebutkan, jika bantuan untuk warga belajar ini dari tahun 2019 hingga sekarang terus meningkat.
Sari awalnya untuk 11.000 warga belajar, kini meningkat menjadi 14.000 warga belajar yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
“Sekarang naik ke 14.000, terima kasih teman-teman, walaupun bagaimana ucapan cacian terhadap penyelenggaraan itu jangan kecil hati, makanya tapi tetap harus hati-hati.”
“Sebab yang lain itu, tidak melihat benarnya pada kita. Tapi, melihat kesalahanya, ketika kita tidak hati-hati dalam mengolah pendidikan itu maka hancurlah pendidikan ini,” ucapnya.
