Bupati Dony Perketat Pengawasan Dapur MBG di Sumedang, Keamanan Pangan Jadi Prioritas

Bupati Dony Perketat Pengawasan Dapur MBG di Sumedang
Bupati Dony saat melakukan sidak ke dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Sumedang, Senin (12/10/2026). Ist/ruber.id

NEWS, ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tersebut, dilakukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional, menjaga kualitas makanan.

Selain itu, bertujuan untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Bupati Dony perketat pengawasan dapur MBG di Sumedang

Komitmen itu, ditunjukkan Bupati Dony saat melakukan sidak ke dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, pengawasan menjadi hal mendasar. Karena, pelaksanaan program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah daerah secara intensif melakukan sidak dan monitoring terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, Forkopimda telah dibagi tugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan, diperkuat dengan Satgas MBG,” ujar Dony.

Ia menegaskan, seluruh tahapan penyelenggaraan MBG harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Baca juga:  Sumedang Menarik Perhatian Generasi Muda untuk Turut Membangun

Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan secara administrasi. Tetapi,harus disertai pemeriksaan langsung terhadap kondisi dapur dan proses penyediaan makanan.

Menurut Dony, upaya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan mulai memperlihatkan perkembangan positif.

Sejumlah dapur SPPG terus melakukan pembenahan. Mulai dari kualitas menu, penyajian makanan, hingga penerapan standar operasional.

Kembangkan aplikasi MBG

Pemkab Sumedang juga memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan aplikasi MBG yang dikembangkan pemerintah daerah.

Platform digital tersebut memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai menu dan kandungan gizi makanan.

Selain itu, mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan program.

Saat ini, terdapat 150 dapur SPPG di Kabupaten Sumedang yang melayani sekitar 1.900 sekolah, 298 pesantren, serta 50.000 ibu hamil dan balita.

“Alhamdulillah, sampai saat ini pelaksanaan MBG di Sumedang berjalan dengan baik. Ini berkat kerja keras semua pihak.”

“Dapur SPPG terus berbenah, pemerintah turun langsung melakukan pengawasan, dan kita memperkuat sistem yang transparan agar pelaksanaan program ini semakin berkualitas,” katanya.

Baca juga:  Jalan di Sumedang Rusak Akibat Longsor, Anggota Polsek Jatigede Bantu Angkut Logistik Pemilu

Harus sinergi

Dony menjelaskan, pengawasan terhadap program MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan pengelola dapur, tetapi juga masyarakat serta orang tua penerima manfaat.

Dengan adanya keterbukaan informasi melalui platform digital, masyarakat dapat mengetahui menu yang disediakan.

Selain itu, ikut memantau kualitas makanan yang diterima anak-anak maupun kelompok penerima manfaat lainnya.

Ia berharap, sinergi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan masyarakat mampu mendorong setiap dapur untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.

“Saya yakin, dengan pengawasan yang semakin ketat dan keterlibatan masyarakat, setiap dapur SPPG akan semakin terdorong untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, Dony menilai program MBG juga memiliki peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Baca juga:  Jadwal dan Tahapan Pilkades Serentak di Sumedang

Keberadaan dapur SPPG dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, pedagang, dan pelaku usaha lokal yang memasok kebutuhan bahan pangan.

Untuk itu, ia mendorong agar dapur SPPG memprioritaskan pemanfaatan komoditas lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan.

Langkah tersebut, diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi produsen di sekitar lokasi dapur.

“Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat.”

“Rantai pasok bahan pangan yang sebelumnya harus melalui pasar atau perantara dapat dipersingkat karena dapur SPPG bisa mengambil langsung dari produsen di sekitarnya.”

“Kami sudah mengarahkan agar setiap dapur memanfaatkan potensi dan komoditas lokal,” ucapnya.

Pemkab Sumedang berkomitmen terus memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang generasi muda, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa.***