NEWS, ruber.id – Enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumedang mulai memasuki tahapan pembahasan lanjutan setelah Bupati Sumedang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Penyampaian jawaban tersebut, menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi daerah agar aturan yang nantinya ditetapkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat. Tetapi juga, mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD dan Pemkab Sumedang dorong regulasi berpihak kepada warga
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumedang, Atang Setiawan, serta dihadiri Ketua DPRD Sidik Jafar, unsur pimpinan, dan anggota DPRD lainnya.
Bupati Sumedang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Hj Tuti Ruswati, yang membacakan jawaban pemerintah daerah terhadap berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD.
Enam Raperda yang menjadi pembahasan mencakup sejumlah kepentingan strategis. Mulai dari tata kelola aset daerah, penataan pemerintahan desa, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
Rinciannya, meliputi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, pembentukan Desa Galuh Pakuon di Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung di Kecamatan Tanjungsari, serta Desa Pasir Padang di Kecamatan Jatinunggal.
Selain itu, terdapat Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Dalam jawaban yang disampaikan Sekda Tuti, pemerintah daerah mengapresiasi seluruh pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Berbagai catatan tersebut, dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki substansi keenam Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
“Penyempurnaan regulasi, diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumedang,” kata Tuti.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Dedih menilai, keenam Raperda tersebut memiliki arti penting bagi arah pembangunan daerah.
“Kami berharap, setelah melalui proses pembahasan dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah, seluruh regulasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif. Terutama, terhadap kemajuan Sumedang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Dedih.
Pembahasan enam Raperda ini, mencerminkan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan daerah.
Dengan menyerap berbagai aspirasi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, regulasi yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi warga Sumedang.***






