PANGANDARAN, ruber.id – Salah seorang aktivis Mahasiswa asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat Aos Fidaus menilai penyaluran bantuan
berupa voucher dari Pemkab sudah tepat.
Voucher beras dan sembako itu merupakan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) penanggulangan COVID-19 dari Pemkab Pangandaran senilai Rp150.000.
Aos mengatakan, langkah Pemkab Pangandaran di tengah pandemi Corona dalam bantuan sosial (Bansos) ini patut diapresiasi dan disambut baik oleh semua pihak.
“Kami menilai se Priangan Timur bahkan mungkin se Jawa Barat, baru Pangandaran yang sudah mengambil langkah kongkret terkait bansos untuk masyarakat,” katanya, Kamis (23/4/2020).
Namun, kata Aos, ada yang sangat disayangkan dalam proses penyaluran bantuan tersebut, yakni pemahaman masyarakat terkait aturan yang berhak menerima voucher itu.
“Ketidak pahaman warga banyak yang diluapkan melalui postingan di media sosial (facebook) dan memancing suasana saling buli antara netizen satu dengan yang lainnya,” ujarnya.
Padahal, berkoar di media sosial dengan berkata belum kebagian voucher itu merupakan perilaku mempermalukan diri sendiri.
“Apa susahnya tinggal nanya atau lapor ke RT, RW, kepala dusun dan perangkat desa jika memang belum dapat voucher itu,” ucapnya.
Anehnya lagi, kata Aos, para netizen ini tidak merasa malu berkoar dengan kata-kata nyinyir.
Sementara, mereka itu sebagai pengguna smart phone/android. Jika dinilai secara ekonomi, netizen ini termasuk kategori bukan masyarakat susah secara ekonomi.
Aos menyebutkan, pihak Pemkab juga akan bertanggungjawab kalau ada masyarakat yang belum mendapatkan voucher senilai Rp150.000 itu.
“Kan ada pendataan ulang, di media masa juga selalu digemborkan informasinya,” sebutnya.
Aos menambahkan, tingkat baca masyarakat terkait informasi yang disajikan di media masa memang masih minim.
“Kebanyakan mereka itu membaca berita hanya judul saja, rata-rata banyak yang gagal paham,” tambahnya. (R001/smf)
BACA JUGA: Masyarakat Jangan Cacimaki RT dan Perangkat Desa Soal Bantuan Voucher di Pangandaran
