Wakil Walikota Setuju Pilkada Depok 2020 Diawasi KPK
KOTA DEPOK, ruber.id — Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyetujui jika Pilkada Kota Depok tahun 2020 nanti diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pradi menyebutkan diikutsertakannya aparat pemberantas korupsi merupakan hal wajar, khususnya bila dilihat dari segi pengawasan.
BACA JUGA: Pilkada 2020, di Kota Depok Rawan Kampanye Terselubung
“Kami berharap Pilkada ini nantinya menghasilkan pemimpin yang memiliki visi dan berkualitas.”
“Sehingga, sah saja bila KPK hadir untuk membantu pengawasan proses Pilkada (Kota Depok),” kata Pradi.
Selain itu, kata Pradi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) patut diperhitungkan.
Sebab, kata Pradi, kerawanan politik praktis kemungkinan besar terjadi. Terlebih saat petahana kembali maju dalam kontestasi Pilkada.
Pradi mengatakan, surat edaran dari pemerintah pusat terkait netralitas ini telah diterima oleh tiap ASN di Kota Depok.
Bahkan, kata Pradi, Bawaslu juga telah mengeluarkan aturan, agar tidak ada rotasi mutasi jabatan mulai bulan Desember 2019.
“Masalah netralitas ini menarik, kami yakini pasti mereka memiliki pilihan. Tapi, ASN tidak diperbolehkan masuk dalam lingkaran politik praktis, karen tugas mereka pelayanan,” ucap Pradi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, secara umum, KPK tidak memiliki kaitan dalam pengawasan Pemilu.
Akan tetapi, kata Ahmad, setelah dilakukan diskusi bersama KPU, Bawaslu, dan Pemkot Depok ada kemungkinan KPK masuk dan mengawasi.
Khususnya, untuk menghindari praktek money politics, selama penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Depok nanti.
“Jika ada kaitan dengan praktek politik uang, tentu saja pengawasan perlu dilakukan. Terutama jika yang maju petahana seperti wali kota, wakil wali kota, sekertaris daerah, maupun pejabat daerah lainnya. Maka, peran KPK ini bisa dilibatkan,” sebut Ahmad. moris
