BERITA GARUT, ruber.id – Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, pentingnya memiliki komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut dapat berasal dari entitas dan semua stakeholder yang berada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pesan Bupati Garut
Bupati Rudy menyampaikan hal tersebut dihadapan para peserta kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, di Aula Kantor Inspektorat Daerah, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu, 12 Oktober 2022.
Rudy mencontohkan, salah satu dinas yang langsung memberikan pelayanan publik, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Garut).
Bagaimana, zona integritas bisa ditegakkan dalam menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi, bersih, dan melayani.
“Ini akan terus dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Garut. Nanti bagaimana ada kesungguhan dari Disdukcapil mengenai manajemen perubahannya bagaimana.”
“Penataan tatalaksana sumber daya manusia, penataan tatalaksana organisasi pada muatan mengenai produktifitas kerja. Penguatan mengenai APIP, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucap Rudy.
Begitupun dengan puskesmas, kata Rudy, ia yakin bahwa puskesmas yang saat ini diberi tugas oleh negara dengan program Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Puskesmas ini juga, dijadikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ditambah lagi sekarang ini Kabupaten Garut mempunyai komitmen ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang 2.7 juta dengan jumlah tenaga kesehatan,” tuturnya.
Pemkab Garut Komitmen Memberikan Dorongan
Rudy menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan dorongan-dorongan dalam menuju wilayah zona integritas.
Pihaknya, akan memerhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penataan, penguatan, dan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Garut Toni Tisna Somantri menyampaikan, dalam kegiatan ini pihaknya dipercaya oleh Tim Penilai Nasional.
Tujuannya, untuk melakukan evaluasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, yang dilakukan terhadap satu SKPD. Yaitu, Disdukcapil Garut, dan 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Siliwangi dan Puskesmas Cibatu.
“Nah yang hadir sekarang perangkat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Siliwangi dan Puskesmas Cibatu.”
“Sementara kami di Inspektorat, mengundang beberapa SKPD yang kami anggap untuk diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk dinilai di tahun depan,” ucap Toni.
Toni menjelaskan, penilaian yang dilakukan kali ini cukup rumit mengingat banyak indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh SKPD.
Ia berharap, ketiga entitas yang saat ini dilakukan penilaian bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi.
“Kita berharap mereka-mereka ini bisa meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi yang nanti ke depannya juga ada satu tahapan lagi. Yaitu wilayah birokrasi, bersih dan melayani.”
“Jadi tahapan-tahapannya seperti itu dan tentunya tidak hanya terbatas untuk Disdukcapil, Puskesmas Siliwangi (dan) Cibatu saja,” jelasnya.
