NEWS, ruber.id – Praktisi budaya dari Aleutan Incu Putu Pangauban Ageung Cimanuk, Asep Maher menyatakan, ketahanan budaya tidak mungkin terwujud jika manusia memutus hubungan dengan alam.
Menurutnya, kebudayaan yang memosisikan alam sebagai musuh pada akhirnya akan berujung pada bencana kehidupan.
Asep menilai, krisis ekologis global, termasuk perubahan iklim yang mengancam seluruh makhluk hidup, merupakan dampak dari kebudayaan arus utama yang eksploitatif terhadap alam.
Kondisi tersebut, kata Asep, juga dirasakan di Indonesia dalam skala nasional yang kian mengkhawatirkan.
Kerusakan lingkungan menjadi “gugatan terbuka” terhadap kebudayaan yang sedang dijalankan manusia saat ini.
Asep menjelaskan, Indonesia sebagai sebuah kebudayaan dibangun dalam struktur berlapis yang berpuncak pada kebangsaan, kenegaraan, dan keekonomian.
Kebangsaan menjadi fondasi utama yang melahirkan negara, sementara kenegaraan berfungsi menciptakan kesejahteraan bersama.
Dalam kerangka itu, kebangsaan dimaknai sebagai kesatuan tanah air, tradisi, dan kepemimpinan yang bijaksana.
“Sunda sebagai kebangsaan adalah keselarasan antara alam dan budaya. Inilah makna Tatar Sunda, sebuah ruang hidup yang menyatukan nature and culture,” ujar Asep saat Sarasehan bertajuk Gunem Alam dan Budaya Tatar Sunda, Bersama Bos Urip di Gedung Negara, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Asep, nilai-nilai tersebut pernah mengakar kuat di masa lalu dan jejaknya masih terasa hingga kini.
Di tengah kondisi darurat ekologis, konsep Sunda sebagai perpaduan alam dan budaya dinilai relevan untuk dijadikan pijakan kebudayaan masa depan.
Gagasan tersebut kemudian ditegaskan melalui Sarasehan Tahun Baru 2026 yang digelar di Sumedang, kota yang dikenal sebagai Puseur Budaya Sunda.
Kegiatan ini, diikuti oleh berbagai unsur kebangsaan, kenegaraan, dan ekonomi, serta melahirkan Resolusi Alam dan Budaya Tatar Sunda.
Resolusi tersebut memuat lima komitmen utama. Di antaranya, penguatan kebangsaan berbasis keselarasan dengan alam, penguatan jejaring komunitas konservasi lingkungan.
Kemudian, sinergi pegiat budaya dan tokoh agama dalam pembelaan lingkungan, penguatan peran kebijakan kenegaraan di wilayah Tatar Sunda.
Selanjutnya, perencanaan aksi edukasi budaya dan advokasi kebijakan yang ramah lingkungan.
Dukungan Penuh Pemkab Sumedang
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan yang menghormati alam dan berbasis budaya Sunda.
Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila mengatakan, tata kelola pemerintahan di Sumedang saat ini berlandaskan nilai-nilai Sunda Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer.
“Nilai budaya Sunda telah kami adaptasi dalam tata kelola pembangunan daerah, dan itu terbukti dengan diraihnya Indeks Pelayanan Publik terbaik di tingkat nasional,” ujar Fajar saat membuka acara Sarasehan.
Fajar menegaskan, dalam perspektif Sunda, alam dan budaya merupakan pangkal kehidupan.
Ketika alam terjaga, budaya akan tumbuh. Sebaliknya, kerusakan alam akan mengancam peradaban manusia.
Pada 2026, Pemkab Sumedang mengusung tagline “Sumedang Membumi”, yang menekankan bahwa setiap program pemerintah harus nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan komunitas dan berbagai elemen masyarakat.
Ketua pelaksana kegiatan, Asep Maher, menambahkan bahwa sarasehan tersebut digelar sebagai respons atas kegelisahan bersama terhadap masa depan alam dan budaya, khususnya di Tatar Sunda.
Kegiatan ini, diikuti sekitar 200 peserta dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Terdiri dari pemerhati lingkungan, budayawan, seniman, dan aktivis.
“Harapannya, sarasehan ini tidak berhenti pada diskusi. Tetapi, melahirkan langkah nyata dan jejaring kuat demi kelestarian alam dan budaya untuk generasi mendatang,” kata Fajar. ***
