NEWS, ruber.id – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 11 terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045.
Penyusunan regulasi tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan. Termasuk, dari pemerintah pusat dan perkembangan kebijakan terbaru di bidang kependudukan.
Anggota Pansus 11, Sherly Theresia, menyampaikan, proses pembahasan telah menerima sejumlah rekomendasi.
Salah satunya, dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sherly menyebutkan, informasi terkait rencana terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang grand design kependudukan pada pertengahan tahun ini.
Menurutnya, kehadiran Perpres tersebut akan menjadi acuan penting agar regulasi di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional.
“Targetnya, akhir Maret pembahasan bisa rampung. Karena akan ada Perpres. Maka, Raperda ini harus disesuaikan supaya nantinya bisa diturunkan lagi menjadi Peraturan Wali Kota maupun Perda yang implementatif,” ujarnya.
Dalam proses penyempurnaan, sejumlah substansi dalam draf awal telah dirapikan dan disederhanakan guna menghindari tumpang tindih aturan.
Namun, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian serius adalah tren menurunnya angka kelahiran di Bandung.
Sherly menilai fenomena tersebut berpotensi berdampak pada struktur demografi kota dalam jangka panjang.
Sherly menyebutkan, meskipun angka pernikahan relatif stabil, minat pasangan untuk memiliki anak justru mengalami penurunan.
Jika kondisi ini terus berlanjut, komposisi penduduk usia lanjut dikhawatirkan akan mendominasi dalam satu dekade mendatang.
“Kalau tren ini tidak diantisipasi, 10 tahun ke depan bisa saja kita menghadapi ketidakseimbangan struktur usia penduduk,” katanya.
Tekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga yang terencana.
Menurutnya, memiliki anak bukanlah beban apabila dipersiapkan secara matang. Baik dari sisi ekonomi, mental, maupun pendidikan.
Selain itu, perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya global juga dinilai turut membentuk pola pikir generasi muda.
Paparan media sosial, orientasi pada karier, serta anggapan bahwa anak menjadi hambatan finansial menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan kependudukan.
Karena itu, regulasi yang disusun harus komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan di sektor pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sherly menegaskan, isu kependudukan bukan semata soal jumlah. Melainkan juga, kualitas penduduk sejak lahir hingga memasuki usia produktif.
Di sisi lain, persoalan akurasi data kependudukan juga menjadi perhatian.
Sebagai kota tujuan pendidikan dan pariwisata, Bandung dihuni banyak pendatang.
Kondisi ini, kerap memengaruhi pencatatan data kelahiran dan kematian yang belum tentu seluruhnya berasal dari warga ber-KTP Kota Bandung.
“Data harus benar-benar valid agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi,” ucapnya. ***
