KOTA BANJAR, ruber — Kejaksaan Negeri Kota Banjar tengah mengusut dugaan korupsi program Rumah tidak layak huni (Rutilahu) di tiga lokasi berbeda. Yaitu di Desa Batu Lawang, Kelurahan Sukamukti, dan Kelurahan Pataruman.
Program Rutilahu di tiga desa/kelurahan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2016.
Sebelumnya, Kejari Kota Banjar juga telah menangani kasus korupsi Rutilahu di Kelurahan Mekarsari limpahan dari Polres Banjar.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Desa Balokang, Polres Banjar Belum Tetapkan Tersangka
“Kami saat ini sedang proses pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaan program rutilahu di tiga wilayah yang berbeda. Ini kami tangani langsung dari mulai temuan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi, SH., MH., kepada ruber, Jumat (19/7/2019).
Dari tiga wilayah itu, kata dia, pihaknya sudah menemukan kejanggalan atau selisih anggaran sekitar Rp200 juta lebih.
Namun, kata dia, nilai anggaran bisa saja bertambah setelah pemeriksaan selesai.
“Masih proses pemeriksaan, dugaan awal kami hasil dari survei dan melakukan sampling ke lapangan kerugian negara sekitar Rp200 jutaan lebih,” katanya.
Dia menjelaskan dalam pengumpulan sampling, pihaknya menggandeng konsultan untuk menghitung anggaran yang sudah dibelanjakan untuk bangunan rumah.
“Kita hitung, kita cocokkan harganya apakah dengan bangunan yang sudah dibuat itu sesuai gak anggarannya. Kalau ada selisih atau markup, itu yang mendasari untuk melakukan proses hukum selanjutnya,” ungkapnya.
Dia belum bisa menetapkan sasaran utama yang diduga menjadi tersangka.
Saat ini, lanjut dia, pemeriksaan masih difokuskan ke pengusaha atau toko bangunan yang menyediakan bahan bangunan untuk program rutilahu.
“Nanti masih ada lagi pemeriksaan. Misal ke pendampingnya, tenaga teknis, sampai ke dinas yang menbawahi program rutilahu,” ucapnya. agus purwadi
