Friday, 3 Apr 2020

Diperiksa KPK 5 Jam, Dua Mantan Anggota DPRD Kota Banjar Ungkap Kronologis Suap APBD 2017

Baca Juga

Penyebab dan Solusi Banjir, Macet di Kawasan Industri Sumedang

CIMANGGUNG, ruber.id - Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir bersama Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana. Didamingi pula Dandim...

Wacana Pembentukan Jaga Leuweung Dikomentari Dewan Syuro SPP Pangandaran

Wacana Pembentukan Jaga Leuweung Dikomentari Dewan Syuro SPP Pangandaran PANGANDARAN, ruber.id -- Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran Arif Budiman berkomentar terkait rencana...

Pemudik Mulai Lewati Garut, Lalu Lintas Lancar Tanpa Hambatan

Garut, ruber – Barisan kendaraan para pemudik mulai melewati Kabupaten Garut. Arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasik lebih mendominasi. Berdasarkan pantauan, Rabu (29/5/2019) sekitar...

Empat Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tanjakan Cibeka Ciamis, Korban Luka-luka, Polisi Alihkan Arus Lalin

CIAMIS, ruber -- Sebanyak empat kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Ciamis-Banjar. Tepatnya di Tanjakan Cibeka, Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Kamis (30/5/2019)...

DUA mantan Anggota DPRD Kota Banjar usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK

Diperiksa KPK 5 Jam, Dua Mantan Anggota DPRD Kota Banjar Ungkap Kronologis Suap APBD 2017

KOTA BANJAR, ruber.id — Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sukiman dan mantan Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar Soedrajat Argadireja tuntas menjalani pemeriksaan di KPK yang berlangsung selama 5 jam.

Dua mantan Anggota DPRD Kota Banjar ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan terkait suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Sebelumnya, pemeriksaan dijadwalkan Jam 09.00 WIB, namun sempat mundur sekitar 2 jam dan baru dimulai sekitar Jam 11.00 WIB.

Sukiman dan Soedrajat Argadireja keluar dari Gedung Merah Putih sekitar Jam 16.00 WIB.

Soedrajat Argadireja yang akrab disapa Ajat Doglo mengaku, dirinya dicecar sebanyak 5 pertanyaan oleh penyidik KPK soal kronologis suap APBD 2017.

Selain itu, kata Ajat, dirinya menceritakan semua yang dirinya ketahui kepada penyidik antirasuah.

“Tak hanya soal suap APBD 2017, salah satu dari 5 yang ditanyakan penyidik adalah terkait ‘ticket’ fee proyek,” katanya kepada ruber.id melalui sambungan telepon, Rabu (8/1/2020).

Sementara, mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sukiman menambahkan, dirinya dicecar sebanyak 3 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Salah satu dari 3 pertanyaan itu, kata Sukiman, soal suap APBD Kota Banjar tahun 2017 sebesar Rp80 juta.

Dirinya mengaku membeberkan soal uang suap yang diterima dan orang yang memberi uang tersebut.

“Semuanya yang diterima itu sebesar Rp240 juta untuk tiga anggota dewan. Saya ceritakan semua kepada penyidik,” sebutnya. agus purwadi
BACA JUGA: Soal Suap APBD 2017, Mantan Anggota DPRD Banjar Siap Buka-bukaan di Hadapan Penyidik KPK

Loading...

Komentar

loading...
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Sejak Corona Merebak, Miliarder Terkaya di Dunia Ini Tambah Kaya Raya

INTERNASIONAL, ruber.id - Sejak virus corona merebak dan mengancam umat manusia, orang terkaya di dunia, Jeff Bezos makin tambah kaya.

Lagi, Dua Pasien Dalam Pengawasan Corona di Garut Meninggal Dunia

GARUT, ruber.id - Dua Pasien Dalam Pengawasan COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat meninggal dunia, Kamis (2/4/2020). Pusat Informasi...

Hujan Deras Terjang Ciamis: Pohon Tumbang di Rumdin Wabup, Longsor dan Petir Menyambar Rumah Warga

CIAMIS, ruber.id - Hujan deras menerjang Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020) sore. Akibatnya, bencana alam terjadi di sejumlah titik wilayah di...

Total Positif Hasil Rapid Test Jadi 11 Orang, Warga Terdampak Corona di Sumedang Dapat Bantuan Sosial

SUMEDANG, ruber.id - Hasil rapid test sebelas warga Kabupaten Sumedang positif COVID-19, Kamis (2/4/2020) jam 16.00 WIB. Bupati Sumedang...

FMKKS Sumedang: Dana BOS Bisa Digunakan untuk Pencegahan Corona

SUMEDANG, ruber.id - Pandemi corona membuat berbagai kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat dilaksanakan.