Minggu, 16 Agu 2020

Bawaslu Pangandaran Minta Kepala Desa Ikut Awasi Pilkada 2020

Baca Juga

Longsor Rusak Jembatan Penghubung di Ciawi Tasikmalaya, Warga Setempat Terisolir Selama 2 Hari

TASIKMALAYA, ruber.id - Diguyur hujan deras pada Selasa malam (9/6/2020), jembatan penghubung di Desa Bugel Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya rusak dan hancur.

Wakil Bupati Pangandaran Sentil Penanganan Limbah Medis B3

PANGANDARAN, ruber -- Penyimpanan limbah medis mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3) di tiap puskesmas dikomentari Wakil Bupati Pangandaran.  BACA JUGA: Belum Punya Tempat Representatif, Dinkes...

Cegah Banjir, Warga dan Koramil Tanjungsari Gotong Royong Bersihkan Saluran Air

Cegah Banjir, Warga dan Koramil Tanjungsari Gotong Royong Bersihkan Saluran Air SUMEDANG, ruber.id -- Sebagai upaya meminimalisasi banjir, tiga pilar Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten...

Jelang Lebaran Beredar Daging Sapi tapi Babi, DPRD Jabar Minta Warga Waspada

SUMEDANG, ruber.id - Beredarnya daging sapi tapi daging babi di Bandung, Jawa Barat harus membuat warga lebih jeli saat membeli di pasaran.

PANGANDARAN, ruber.id – Seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat diminta untuk ikut mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan di masa kampanye Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, dalam momentum Pilkada 2020 ini pihaknya telah memberikan pemahaman mengenai netralitas kepada Kades.

“Regulasi terkait netralitas Kades sudah jelas ada, tinggal kesadaran merekanya saja,” kata Iwan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif bagi Kades pada Pilkada 2020, Rabu (29/7/2020).

Iwan menuturkan, kesuksesan pilihan bupati (Pilbup) pada 9 Desember mendatang tentu perlu campur tangan semua pihak, termasuk Kades sebagai ujung tombak pengawasan partisipatif.

“Karena, Kades itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka kami koordinasi dari sekarang, aturan yang tidak boleh dilakukan selama Pilkada 2020 dipaparkan lagi,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya tak mengharapkan para Kades terjun ke dalam pusaran politik praktis selama tahapan hingga masa kampanye nanti.

“Praktik politik uang juga harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa. Karena, kerawanan seperti itu tetap bisa terjadi,” ujarnya.

Sementara, Kordiv Humas Antarlembaga Bawaslu Pangandaran Gaga Abdillah Sihab menyebutkan, keberpihakan seorang Kades kepada satu calon kepala daerah akan terancam sanksi pidana.

Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum pasal 71 UU Nomor 10/2010. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri dan Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Diharapkan para Kades bisa menjaga marwah dan sikap netralitasnya. Dengan diberikannya pemahaman ini, kami yakin tidak akan terjadi hal yang tak diinginkan,” sebutnya. (R002/dede ihsan)

BACA JUGA: Survei LSI Denny JA, Jeje-Ujang Endin Unggul di Pilkada Pangandaran 2020

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Kasus Positif Covid-19 di Sumedang Terus Melonjak, Total Akumulasi 67 Orang

SUMEDANG, ruber.id - Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus melonjak. Sabtu (15/8/2020), ada tambahan 12 orang.

Hari Ini Ada 12 Warga Sumedang Positif Corona: 7 Tenaga Medis, 2 Situraja, Tomo, Ujungjaya, Rancakalong

SUMEDANG, ruber.id - Hari ini, Sabtu (15/8/2020), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali mencatatkan kasus baru pasien positif virus corona.

BPPSDMP Sebut Hasil Bumi di Pangandaran Tak Kalah Dengan Daerah Lain

PANGANDARAN, ruber.id - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Dedi Nursyamsi menyebut hasil bumi...

Sekolah Tatap Muka di Pangandaran Dimulai Awal September

PANGANDARAN, ruber.id - Pemkab Pangandaran, Jawa Barat berencana memulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal September 2020.

Dukung Program Bantuan Subsidi Upah Pemerintah, BPJAMSOSTEK Kumpulkan Rekening Peserta

JAKARTA, ruber.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.