SUMEDANG, ruber.id – Warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang positif rapid test mengalami peningkatan signifikan seiring rapid test masif yang dilakukan Pemkab Sumedang.
Hal ini perlu lebih diwaspadai. Apalagi jika melihat jumlah Orang Dalam Risiko (ODR) yang masih masih mencapai 5000-an.
ODR juga menyebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang.
Ini tentunya dapat berpotensi risiko yang tidak diharapkan.
Untuk itu, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang mengimbau kepada seluruh kepala desa di Sumedang untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19.
Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang Andre Y. Mochtar menjelaskan, saat ini Apdesi Sumedang fokus bagaimana caranya agar desa di Sumedang terbebas dari wabah virus corona.
Sehingga, jika ada warga ODR, ODP, apalagi ODP dan sudah positif, kepala desa dapat segera mengedukasi untuk melakukan isolasi maupun karantina.
Baik itu secara mandiri, maupun segera melaporkan ke Gugus Tugas Penangananan COVID-19 Kabupaten Sumedang.
Yaitu melalui PSC 119 atau melalui WA/Telp SSQR di No 0811200133, sebagaimana arahan dari juru bicara Pemkab Sumedang dalam bidang penanganan COVID-19.
“Lakukan komunikasi dengan baik. Baik secara vertikal ke RW, RT, maupun ke tingkat kecamatan dan kabupaten.”
“Dan secara horizontal antarsesama kepala desa dalam menjaga situasi tetap kondusif dalam penanganan wabah ini.”
“Sehingga tidak tergradasi menjadi masalah sosial ekonomi lainnya,” jelas Andre, Kamis (30/4/2020) malam.
Andre juga mengajak seluruh kepala desa dan aparatur pemerintahan desa lainnya untuk lebih memahami tentang dampak sosial ekonomi akibat COVID-19 ini.
Terutama, kata dia selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ?(PSBB) di Kabupaten Sumedang.
Sehingga tidak ada lagi miskomunikasi, yang mengakibatkan keributan di media sosial, yang sebetulnya tidak perlu terjadi jika semua memahami alurnya.
“Sebagaimana penjelasan Pak Sekda (Sumedang) pada saat meeting online,” ucapnya.
Andre juga berharap, ke depan tidak ada lagi penolakan bantuan baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat.
Di mana, hanya karena misinformasi, kerugian dialami oleh semua pihak.
“Manfaatkan segala potensi desa, termasuk bantuan dan ajakan kepada warga lainnya agar kita bisa sama-sama bahu membahu. Paheuyeuk-heuyeuk leunguen, dalam memerangi wabah ini,” sebutnya.
Selain itu, Andre meminta untuk melakukan segala kebijakan secara adil, transparan, dan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi gesekan yang justru mengakibatkan kecemburuan bagi warga lainnya.
“Hindari pilih kasih, sebagaimana banyak laporan warga di media sosial (Jika memang ada).”
“Dan segera klarifikasi jika ada hal yang misinformasi, agar tidak melebar, yang akhirnya merugikan semua pihak,” ucapnya.
Pemerintah desa, kata Andre, harus menjalin kerjasama dengan pihak lain, selain pemerintah.
Terutama dalam hal distribusi bantuan, sehingga tepat sasaran.
“Khususnya jika ada bantuan dari relawan, organisasi, instansi swasta ataupun pemerintah,” terangnya.
Pemerintah desa, lanjut Andre, harus mengutamakan menjaga warga jangan sampai ada yang kelaparan sebagaimana pesan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir.
“Caranya dengan memanfaatkan bantuan yang ada, atau mendorong warga lain yang memiliki kemampuan agar berdonasi saling berbagi.”
“Sebelum semua bantuan baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan desa bisa dicairkan,” tuturnya. (R003)
BACA JUGA: Positif Rapid Test 43 Orang, Warga Sumedang Diminta Tetap Waspada
