Data Penerima Bantuan Corona Keliru dan Tak Sinkron, Legislator Sumedang: Ada Apa dengan Pemerintah Provinsi?

SUMEDANG, ruber.id – Data penerima bantuan terdampak corona di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat banyak yang keliru.

Bahkan, di sejumlah kelurahan/desa di Sumedang ada warga yang meninggal dunia masih menerima bantuan paket sembako dari Pemprov Jawa Barat.

Memyikapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Sumedang H Deden Yayan mempertanyakan pendataan yang dilakukan Pemprov Jabar.

Sehingga data warga penerima bantuan tidak sinkron dengan hasil pendataan di tingkat RT hingga desa.

“Ada apa dengan pemerintah provinsi, hingga dalam hal data penerimaan bantuan dampak sosial COVID-19 banyak terjadi kekeliruan,” kata H Deden kepada ruber.id, Minggu (26/4/2020).

Dari hasil penelusurannya, kata Deden, pendataan yang keliru ini terjadi hampir di seluruh desa.

Baca juga:  Legislator Setuju PSBB Dilanjut, Ini Catatan untuk Pemkab Sumedang

“Dari hasil penelusuran itu, kesalahan data jelas bukan dari data yang diberikan RT/RW dan kepala desa. Jelas, adanya kekeliruan ini ada di pihak provinsi,” ucapnya.

Hal ini, kata Deden, sangat disesalkan mengingat, sumber bantuan yang diberikan sangat besar dan menguras kegiatan lainnya.

“Tapi justru malah jadi masalah besar yang menimbulkan kekesalan warga,” jelasnya.

PSBB Sumedang Gagal
Selain itu, Deden menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Sumedang pun gagal.

“PSBB ini gagal karena masih ramainya orang berkerumun di pasar-pasar dan pusat keramaian lainnya. Apakah ini sebagai bentuk kekesalan juga, yang jelas begitu adanya,” ucapnya.

Sementara itu, kata Deden, pemerintah provinsi sudah minta maaf atas terjadinya hal ini.

Baca juga:  Telkomsel Dukung Transformasi Digital di Sumedang

“PSBB hanya seremonial, di-launching dengan bergunting pita, tapi nyatanya gagal.”

“Kegagalan ini terjadi akibat belum siapnya pemerintah, termasuk dalam hal pendataan,” ucapnya.

Deden memandang, kegagalan pendataan ini bisa disebabkan karena banyaknya opsi bantuan tapi dengan data yang tidak sinkron.

“Sehingga menjadikan ketidakjelasan dan membuat kekecewaan para RT/RW yang sudah capek mendata, hingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Ada Apakah?” ujarnya. (R003)

BACA JUGA: Pesan Gubernur Jabar untuk Bupati Sumedang, Agar PSBB Tidak Diperpanjang