SUMEDANG, ruber — Sejumlah ulama dan umaro di Kabupaten Sumedang baru saja melakukan deklarasi menolak tempat peribadatan dijadikan sebagai sarana kampanye politik, isu sara, penyebaran hoaks, hate speech, terorisme dan radikalisme.
BACA JUGA: Awas! Kampanye di Tempat Ibadah Bisa Dipenjara 2 Tahun
Adapun sejumlah pejabat yang hadir pada saat deklarasi tersebut di antaranya Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, Ketua Bawaslu Sumedang Dadang Priatna, Perwakilan Pemda Sumedang dan Kemenag.
Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan, salah satu tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye adalah tempat peribadatan.
“Iya, menggunakan tempat ibadah untuk kampanye itu dilarang,” ujarnya kepada sejumlah media usai melaksanakan deklarasi di halaman Masjid Agung Sumedang, Jumat (18/1/2019).
Ogi juga membeberkan, beberapa dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di tempat peribadatan sudah banyak ditemukan.
“Seperti tempat ibadah yang ditempeli alat peraga kampanye berupa stiker. Begitu juga ada ceramah-ceramah yang menyinggung ke dalam isu politik. Hal itu cukup bahaya karena berpotensi akan memecah belah umat,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Sumedang Dadang Priatna menyebutkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kemenag dan para pemuka agama di Sumedang.
Hal itu agar sejumlah pemuka agama yang tersebar di Kabupaten Sumedang dapat mengikuti tahapan kampanye tanpa melanggar peraturan yang telah ditentukan.
“Sampai sekarang memang kami belum koordinasi dengan Kemenag. Kami akan lakukan komunikasi secepatnya, dan akan memberikan imbauan juga pada saat berikan ceramah atau salat Jumat tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik. Dan juga tidak boleh mengarahkan jamaah untuk pilih salah satu calon,” ungkapnya.
Sementara itu, dari sisi keamanan dalam tahapan kampanye, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo telah menyiagakan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan.
Hartoyo mengungkapkan, pengamanan tersebut telah dilakukan sejak bulan Desember 2018 lalu dengan berkoordinasi terhadap KPU dan Bawaslu Sumedang.
“Yang door to door ini kami lakukan pengamanan secara maksimal. Seperti kemarin dari PAN dan PDI-P kami lakukan pengamanan secara maksimal,” kata Hartoyo.
Tak hanya itu, untuk masa tahapan kampanye ini, lanjut Hartoyo, pihak kepolisian terbilang masif dalam melakukan pengamanan.
“Setiap ada kegiatan tahapan pemilu, kami selalu melakukan pengamanan. Baik itu koordinasi dengan KPU dan Bawaslu atau tidak, kami tetap lakukan pengamanan,” tuturnya. bay
