BERITA SUMEDANG, ruber.id – Pemkab Sumedang mendapatkan bantuan modal Rp38.90 miliar, untuk pemulihan ekonomi.
Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah ini sangat dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di daerah. Termasuk, di Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada daerah dengan beberapa kriteria.
Di antaranya, daerah yang terkena dampak pandemi COVID-19, dan memiliki program serta kegiatan pemulihan ekonomi.
“Pemkab Sumedang yang dikoordinasikan oleh Bappppeda mendapatkan alokasi pinjaman PEN sebesar Rp38.90 miliar.”
“Dana ini akan dialokasikan untuk peningkatan Jalan Cicau-Karedok, Jatinunggal sebesar Rp6.06 miliar.”
“Kemudian lanjutan pembangunan Alun-alun Sumedang sebesar R3.31 miliar, pembangunan gedung Creative Center sebesar Rp14.52 miliar.”
“Dan pengembangan destinasi wisata Jatigede, Desa Karangpakuan Rp15 miliar,” kata Dony, usai menandatanganani Komitmen Bersama Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, secara virtual bersama Gubernur Jabar dan 23 Bupati dan Walikota di Jawa Barat, Kamis (24/9/2020).
Pesan Gubernur Jawa Barat
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kebangkitan dan kolaborasi sangat penting.
Termasuk, kerjasama dengan PT Sarana Murni Infrastruktur (SMI), sebagai mitra pemerintah yang sudah memberikan solusi untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan jilid kedua, khusus untuk program pemulihan atau recovery ekonomi tahun 2021,” jelasnya.
Emil mengatakan, tujuan dari penandatanganan perjanjian ini untuk menyusun strategi dan program yang terkena ferocusing.
“Banyak program di provinsi maupun di 27 kabupaten/kota yang keuangannya terputus oleh refocusing, dan sekarang bisa dikembalikan.”
“Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan ke depan,” ucapnya.
Emil menegaskan, ada tiga hal yang dirasakan dengan adanya bantuan ini.
Pertama, dengan adanya bantuan ini harus melahirkan lapangan pekerjaan.
Kedua, harus dirasakan dan disepakati proyek-proyek yang memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi secara langsung.
“Ketiga, memberikan pemulihan agar belanja pemerintah ini satu-satunya yang bisa bergerak,” sebutnya.
Emil berpesan, bupati dan walikota yang sudah menandatangani kerjasama ini dapat memanfaatkan bantuan keuangan dan melakukan kajian dengan benar, apa yang perlu dimaksimalkan. (R003)
