Sumedang dan Tantangan Pendidikan: Mengapa 10.000 Anak Belum Sekolah?

Krisis Energi - opini
Nabilah Nursaudah (Santri ideologis, warga asal Cimalaka, Sumedang). Ist/ruber.id

OPINION, ruber.id – Sepuluh ribu anak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat hari ini tidak duduk di bangku sekolah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin hanya deretan digit dalam laporan statistik.

Namun, mari kita berhenti sejenak dan melihat lebih dekat di balik angka itu, ada sepuluh ribu masa depan yang sedang dipaksa berhenti bermimpi.

OLEH: Nabilah Nursaudah (Santri ideologis, warga asal Cimalaka, Sumedang)

Memang, ada kabar yang seolah melegakan. Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sumedang kabarnya turun dari 14.000 menjadi 10.000.

Upaya pemerintah daerah dalam pendataan ulang dan penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tentu patut kita beri apresiasi. Tapi, haruskah kita berpuas diri?

Selama masih ada satu saja anak yang tertinggal, sebenarnya kita sedang menghadapi kegagalan kolektif.

Pendidikan adalah amanah, bukan sekadar kebijakan

Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan urusan administratif belaka, melainkan bagian fundamental dari ibadah.

Baca juga:  Hemat atau Salah Kelola? Membaca Arah Kebijakan di Tengah Krisis Energi

Kita tentu ingat wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW bukan perintah tentang kekuasaan atau harta.

Melainkan, perintah untuk membaca:
“Iqra’ bismi rabbika alladzi khalaq.” Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (QS. Al-‘Alaq: 1)

Perintah ini, adalah penegasan bahwa ilmu merupakan pintu kemuliaan.

Ketika ribuan anak di sekitar kita kehilangan akses pendidikan, ini bukan lagi sekadar soal kebijakan publik yang belum tuntas, melainkan soal amanah yang terabaikan.

Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan akal dan potensi generasi saat ini yang terpendam karena tak dapat mengakses nikmatnya pendidikan?.

Akar masalah yang dekat di mata

Jika kita telusuri, masalah ini nyatanya sangat dekat dengan keseharian kita.

Banyak keluarga yang masih terjepit kesulitan ekonomi hingga sekolah dianggap sebagai beban tambahan yang tak terjangkau.

Baca juga:  Dony-Fajar Botram, Berbaur dengan Ribuan Warga di Alun-alun Darmaraja Sumedang

Di sisi lain, ada tembok bernama “ketidakpedulian” anggapan bahwa pendidikan bukanlah kebutuhan mendasar.

Padahal, Allah SWT telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka yang berilmu:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11).

Ayat ini bukan sekadar pemanis khotbah, melainkan pengingat bahwa ilmu adalah satu-satunya jalan keluar (way out) bagi individu dan masyarakat untuk bangkit dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan.

Tanggung jawab siapa?

Mengatasi ATS tidak bisa dilakukan dengan cara “tunjuk hidung”.

Negara memang memegang mandat konstitusi untuk memastikan pendidikan bisa diakses tanpa hambatan biaya.

Pendidikan, seharusnya menjadi hak dasar yang menjemput bola, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sisa-sisa tenaga oleh mereka yang kurang mampu.

Baca juga:  Mengkaji Ulang Pemilu Serentak 2019

Namun, masyarakat juga tidak boleh cuci tangan.

Kesadaran akan pentingnya sekolah harus lahir dari lingkungan paling kecil: keluarga dan tetangga.

Program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C memang solusi yang baik, tapi itu ibarat obat bagi yang sudah sakit.

Yang kita butuhkan saat ini adalah pencegahan serta memastikan tidak ada lagi anak yang terpaksa putus sekolah sejak awal.

Menagih kepedulian

Mungkin, kita merasa lega melihat grafik angka yang menurun.

Tapi ingat, sepuluh ribu itu bukan angka kecil.

Itu adalah sepuluh ribu nyawa, sepuluh ribu cita-cita, dan sepuluh ribu nasib bangsa yang sedang dipertaruhkan di tanah Sumedang.

Pertanyaan besarnya bukan lagi “Siapa yang bertanggung jawab?”,melainkan: “Sudah sejauh mana kita benar-benar peduli?” ***