Pemasaran, Indikator Buruknya Ekonomi Petani di Pangandaran

petani pangandaran
PETANI di Pangandaran usai memanen padi di sawah. doc pribadi/ruber.id

BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Tataniaga atau pemasaran yang tidak sehat dari hasil bumi petani di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat jadi salah satu indikator buruknya perekonomian petani.

Penggalan kata tersebut dilontarkan Ilham Hamdani, 18, siswa SMA N 1 Parigi yang masih duduk di kelas XII saat berdiskusi di Kedai Kopi Innovative, Minggu (28/2/2021).

“Secara teori tataniaga merupakan salah satu pemasaran hasil produksi bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen,” kata Ilham.

Petani saat ini, menurut Ilham, tak sedikit yang mengeluh kesulitan ekonomi dengan alasan hasil penjualan tidak maksimal.

“Pendapat saya, kesulitan ekonomi yang dihadapi petani bukan disebabkan hama atau penyakit tanaman, tetapi tataniaga yang kurang adil,” ujarnya.

Baca juga:  Ide Bisnis dan Tips Sukses Merintis Usaha di Majalengka

Masih teman akrab Ilham, Ihsan menyampaikan, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional.

Namun, kata Ihsan, petani menjadi kalangan terlemah dalam rangkaian pasar hasil bumi.

“Hasil panen petani seperti harga jual padi dan beras ditentukan oleh pengepul yang memiliki modal untuk membeli hasil bumi petani,” tuturnya.

Padahal seharusnya, petani menjadi kalangan yang menentukan harga pangan. Lantaran mereka yang mengetahui berapa modal produksi dalam satu musim.

Ihsan menambahkan, petani bagi dirinya merupakan kaum terhormat. Karena tidak digaji pun pergi ke ladang untuk menggarap sawah dan kebutuhan ekonomi murni dari keringat dan tenaga yang sudah dilakukan.

“Perlu ada kajian dan analisa yang maksimal untuk memutus mata rantai transaksi yang tidak sehat agar petani makmur dan kebutuhan pangan tetap stabil,” tambahnya.

Baca juga:  KUA PPAS 2021 Pangandaran Disepakati DPRD dan Pemkab

Pemerintah Diminta Berperan Aktif Lindungi Petani Pangandaran

Ihsan berharap, pemerintah berperan aktif untuk melindungi petani dari kondisi transaksi yang tidak sehat tersebut.

“Jika pemerintah sudah memiliki peran, tunjukkan bagian mana yang sudah dilakukan dan apa hasilnya,” terangnya.

Terlebih, regulasi dalam melindungi petani jangan hanya sebuah lembaran tulisan yang bukan realita agar petani sejahtera.

Masih di tempat yang sama, Mahasiswa Pasca Sarjana Unpas asal Pangandaran Milna, 28, menyebutkan, persoalan petani tak sejahtera lantaran kurang maksimal advokasi dari pemerintah.

“Harusnya pemerintah bisa menggabungkan antara pertanian dengan pariwisata agar melahirkan agro wisata,” sebutnya.

Milna menerangkan, saat masyarakat menanam sebuah komoditas pertanian, harusnya membantu memberikan pencerahan pasar yang layak.

Baca juga:  Dinas Pertanian Pangandaran Antisipasi Kelangkaan Pupuk NPK

“Dalam menentukan harga pun jangan dimonopoli oleh kalangan tengkulak saja. Libatkan petani dalam sebuah penentu kesepakatan harga,” ucapnya. (R001/smf)

BACA JUGA: Cerita Rakyat Unik, Sistem Bagi Hasil Panen Padi antara Pemilik Lahan dan Buruh Tani di Pangandaran