BERITA SUMEDANG, ruber.id – Pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pariwisata atau FKP Sumedang mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang terus memperpanjang PPKM.
Hal ini, membuat sektor usaha pariwisata. Mulai dari objek wisata, hotel dan restoran di Sumedang tidak bisa beroperasi.
FKP Sumedang Curhat ke Bupati
Ketua FKP Sumedang H Nana Mulyana pun, menyampaikan keluh kesah para pelaku usaha ini.
Keluh kesah tersebut, ia sampaikan aat beraudiensi dengan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir di Gedung Negara, Selasa (2/8/2021).
Nana menjelaskan, Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang terdiri dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Kemudian, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA).
Selanjutnya, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
Lalu, dari Asosiasi Pengusaha Karaoke Sumedang (APEKS).
Kemudian, dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), dan Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS).
“Selama pandemi dengan penerapan kebijakan PSBB dan PPKM ini sangat berdampak signifikan. Khususnya pada sektor pariwisata.”
“Kami berharap, pemerintah dapat memberi saran, masukan, maupun edukasi untuk para pelaku pariwisata,” jelasnya.
Nana menyatakan, siap mendukung pemerintah dalam mencapai target vaksinasi.
Sehingga, kata Nana, sektor pariwisata bisa kembali bangkit.
“Kami siap menjadikan objek wisata maupun hotel sebagai tempat vaksinasi.”
“Supaya, kita bisa segera bangkit dari pandemi ini,” ucap Nana.
Pelaku Usaha Sudah Tidak Sanggup Bertahan, Serentak Kibarkan Bendera Kuning
Nana menjelaskan, jika pemerintah terus memperpanjang PPKM, para pelaku usaha sudah tidak sanggup lagi bertahan.
Saat ini saja, kata sudah banyak pelaku usaha yang “mati”. Akibat, terlalu lama tidak bisa menjalankan operasionalnya.
Bahkan, kata Nana, pelaku usaha sektor pariwisata saat ini sudah memangkas jumlah karyawannya hampir 80%.
“Kami sudah tidak sanggup bertahan. Kami protes keras dengan terus diperpanjangnya PPKM ini.”
“Rencananya, sebagai bentuk penolakan kami terharap PPKM ini, kami akan melakukan pemasangan bendera kuning secara serentak besok hari,” kata Nana.
Nana menjelaskan, selain sebagai bentuk protes. Pengibaran bendera kuning secara serentak ini juga mengartikan bahwa pelaku usaha pariwisata bisa “mati” kapan saja.
“Tapi sebaliknya, jika kebijakan pemerintah pro terhadap pelaku usaha pariwisata.”
“Maka tentunya, kami masih bisa terbantu untuk kembali bangkit,” jelasnya.
Tanggapan Bupati
Menanggapi curhatan para pelaku usaha pariwisata ini, Bupati Dony menyampaikan terima kasih kepada perwakilan pelaku pariwisata. Atas kontribusi dan peran aktifnya dalam mematuh peraturan pemerintah. Dalam rangka menangani Covid-19, selama ini.
“Saya apresiasi Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang. Karena, telah mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.”
“Termasuk, mendukung tercapainya target vaksinasi di Sumedang,” ucapnya.
Pemerintah, kata Dony, akan terus berupaya agar warga terpenuhi kebutuhannya.
Tapi, kata Dony, tetap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan.
“Saya harap, para pelaku usaha dapat memahami kebijakan dari pemerintah.”
“Kita bersama-smaa berikhtiar supaya ekonomi cepat pulih. Tapi juga selamat dari penyebaran Covid-19,” jelas Dony.
