BERITA SUMEDANG, ruber.id – Tim Penanganan Konflik Sosial meminta semua pihak untuk mengantisipasi sekaligus mewaspadai berbagai macam potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir. Selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Sumedang, meminta semua pihak lebih waspada.
“Kita ingin semua lebih waspada dan lebih mengantisipasi. Terhadap berbagai kemungkinan gejolak dan konflik. Sebagai instrumen negara, kita berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Sebagai jaminan terlaksananya pembangunan,” kata Dony.
Dalam mengantisipasi potensi konflik tersebut, sambung Dony, memerlukan kebijakan, kesesuaian pola pikir dan pola tindak di semua lini.
“Hendaknya, keberadaan tim ini menjadi wahana yang memberikan solusi dan dapat mengaplikasikan berbagai persoalan yang timbul akibat konflik sosial,” ucapnya.
Konflik Sosial Tol Cisumdawu
Dony mengatakan, di antara potensi konflik di Sumedang di antaranya pembangunan Tol Cisumdawu.
“Kita harus bisa mendeteksi konflik sosial dampak dari masalah tol ini. Kita ingin, proses ganti rugi pembebasan lahan berjalan pararel dengan pembangunan konstruksi sehingga bisa selesai di akhir 2021,” tuturnya.
Dony menjelaskan, sudah menandatangani SK tentang percepatan penyelesaian Tanah Kas Desa yang ditangani oleh tim khusus.
“Pembebasan lahan pasti dibayar, tinggal menunggu waktu dan juga (pembebasan) tanah wakaf bisa terus diakselerasi dengan bantuan Kemenag,” ujarnya.
Adapun, lanjut Dony, dampak pembangunan Waduk Jatigede hingga kini masih menyisakan masalah. Di antaranya, gugatan di pengadilan atas hak-hak warga.
“Kalau betul-betul haknya, harus dibantu. Kita upayakan bagaimana hak-hak rakyat terfasilitasi dengan baik,” ucapnya.
Soroti Gudang Obat Keras Terlarang di Paseh
Dony menyoroti peristiwa ditemukannya gudang obat-obatan ilegal di Kecamatan Paseh.
Di mana, kata Dony, ini menjadi pengingat bagi semua untuk tetap waspada dan peduli. Terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, segera berkoordinasi jika menemukan hal-hal mencurigakan.
“Ini menjadi warning bagi kita untuk membangkitkan kembali wajib lapor 1×24 jam dan ronda.”
“Camat, kades, sampai Ketua RW dan RT. Dengan dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, harus peduli dengan lingkungannya.”
“Sehingga, bisa mendeteksi dini hal-hal di luar kewajaran,” tuturnya.
Pilkades Serentak Jangan Timbulkan Klaster Covid-19
Mengenai Pilkades serentak, Dony berharap, protokol kesehatan benar-benar diterapkan dengan ketat. Untuk mencegah timbulnya klaster baru pasca-perhelatan Pilkades.
“Selain mencegah terjadinya konflik, juga kita cegah klaster baru Covid-19. Kita ingin, bagaimana Pilkades ini aman dalam penyelenggaraan dan aman dari Covid-19,” katanya.
Dony juga mengingatkan, semua potensi konflik ini dapat ditangani dengan baik bila dapat diantisipasi sejak dini.
Jaga Sumedang Tetap Kondusif
“Kita bisa sejak awal melakukan pencegahan. Masing-masing memberikan rekomendasi yang bisa menjadi rujukan. Bagi seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pencegahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Sumedang Asep Tatang Sujana menyebutkan, tujuan pertemuan ini bbgian dari konsolidasi. Khususnya, dalam menangani konflik sosial, memelihara dan menjaga Sumedang tetap kondusif.
“Tujuannya memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.”
“Kemudian, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Asep. Selaku Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sumedang.
Asep menjelaskan, selain Forkopimda dan instansi vertikal, setiap perangkat daerah juga dilibatkan dalam tim.
“Banyak potensi konflik di setiap perangkat daerah yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, perlu duduk bersama. Merumuskan kebijakan, menjadi agenda utama pertemuan ini meski secara virtual,” jelasnya.
Penulis/Editor: R003
