OPINI, ruber.id – Pembangunan infrastruktur dalam rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang besar-besaran.
Namun, perlu kita tinjau beberapa hal yang menjadi dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut.
Di antaranya, ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih RT 04/13, Desa Laksana Mekar. Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat retak-retak.
Akibat dari pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia China di Gunung Bohong.
Rumah warga yang retak-retak itu kebanyakan bagian dindingnya.
Baik itu dinding ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi.
Berikutnya, sejumlah kalangan menilai, ternyata lahan untuk Tol Cisumdawu berbahaya bagi pengguna tol.
Sebab lereng yang curam dan rawan longsor di lokasi tol di wilayah Kabupaten Sumedang.
Pada saat membangun infrastruktur, semestinya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi rujukan awal agar maslahat bagi umat.
Sejatinya, pembangunan infrastruktur adalah untuk memudahkan aktivitas rakyat.
Jangan sampai, tujuan utama tadi justru dalam prosesnya malah merugikan apalagi membahayakan rakyat.
Belum lagi ada tanda tanya besar.
Sebenarnya, untuk siapa pembangunan infrastruktur yang hebat tadi?
Karena pada kenyataannya, KCIC yang konon bisa mempercepat akses Jakarta-Bandung ini ternyata biayanya mahal.
Begitu pun jalan tol yang saat ini tengah berjalan pembangunannya di berbagai daerah.
Hanya kendaraan yang memiliki uang lah yang bisa menikmati fasilitas dari utang negara ini.
Jika kita tengok, jalan-jalan utama yang sering terpakai rakyat pada umumnya secara gratis, tidak sedikit yang kondisinya memprihatinkan.
Begitu pun dengan fasilitas umum yang lainnya. Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat jalan rusak.
Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur saat ini hanya untuk para pengusaha besar.
Agar mereka semakin mudah dalam menjalankan roda perekonomian perusahaan milik mereka.
Begitulah kapitalisme, barang siapa yang memiliki modal maka ia akan mudah mengendalikan penguasa, dalam memuluskan bisnis besarnya.
Tentu, keuntungan pun hanya akan masuk ke kantong-kantong mereka.
Sedangkan rakyat, hanya akan mendapatkan kerugian akibat dari ketamakan para korporat yang terlegalisasi oleh pemerintah.
Dalam Islam, segala aspek teratur, termasuk dalam hal infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Fasilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam mengadakannya.
Keseriusan visi pembangunan infrastruktur dalam Islam tidak hanya membangun.
Namun jaminan keselamatan dan kenyamanan rakyat juga harus menjadi prioritas.
Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab ketika menjadi seorang Khalifah.
Beliau berkata bahwa jikalau ada kondisi jalan di daerah Irak yang rusak karena penanganan pembangunan yang tidak tepat.
Kemudian ada seekor keledai yang terperosok ke dalamnya, maka Umar bertanggungjawab karenanya.
Bila binatang saja begitu ia perhatikan, apalagi manusia.
Hal ini muncul dari keimanan seorang pemimpin yang menyadari bahwa ia akan mempertanggungjawabkan jabatannya kelak oleh Allah SWT.
Bukan hanya pribadi pemimpin yang luhur, tapi butuh juga sistem yang mampu dan terbukti membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat.
Kita sangat rindu dengan pemerintahan yang terbangun atas asas Islam. Bukan berdasar hukum buatan manusia.
Oleh karena itu, marilah kita kembali pada aturan yang berasal dari Sang Pencipta.
Dan mencampakkan liberalisme, sekulerisme yang menghancurkan kehidupan manusia. Wallahu ‘alam bi ash shawab. (*)
*) Penulis: Rianny Puspitasari, S.Pd., M.Pd., adalah Dosen STBA Sebelas April Sumedang. Email: [email protected]
