BERITA SUMEDANG, ruber.id – Kepastian mengenai pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akhirnya terjawab. Agenda pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 Febuari 2025, mendatang.
Keputusan ini, diambil setelah rapat kerja dan dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR RI. Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Rabu, 22 Januari 2025.
Semua pihak sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya akan dilaksanakan serentak pada tanggal tersebut.
Hasil Keputusan Rapat
Rapat tersebut menghasilkan tiga poin penting:
- Pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilakukan serentak pada 6 Februari 2025. Pelantikan akan dipimpin Presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh yang memiliki aturan khusus sesuai perundang-undangan.
- Kepala daerah terpilih yang masih menghadapi proses sengketa di MK akan dilantik setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menteri Dalam Negeri diminta mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, guna menyesuaikan proses pelantikan dengan dinamika terbaru.
Respon Positif dari Kepala Daerah Terpilih
Keputusan ini, disambut baik oleh para kepala daerah terpilih. Termasuk, Bupati Sumedang terpilih, H Dony Ahmad Munir.
Dony mengungkapkan rasa syukur, atas kepastian jadwal pelantikan dan berharap prosesnya berjalan lancar.
“Tidak ada persiapan khusus selain menjaga kesehatan dengan olahraga agar kondisi tubuh tetap stabil.”
“Tentu doa menjadi hal yang utama agar pelantikan ini berlangsung tanpa hambatan,” ujar Dony, Rabu malam.
Dony meminta doa serta dukungan masyarakat Sumedang untuk kesuksesan pelantikan.
Setelah resmi dilantik, Dony berkomitmen untuk segera merealisasikan janji-janji politiknya selama kampanye.
Pelantikan serentak ini diharapkan menjadi momen bersejarah sekaligus awal baru bagi pemerintahan di berbagai daerah, guna melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.***
