PANGANDARAN, ruber.id – Menjelang Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, isu rekomendasi paket calon bupati dan wakil bupati terus berkembang.
DPP PDI Perjuangan diisukan bakal mengeluarkan rekomendasi paket murni dalam kontestasi demokrasi 5 tahunan ini di Kabupaten Pangandaran.
Menyikapi isu yang terus bergulir itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pangandaran Riki Zulfikri menanggapi hal tersebut.
Riki mengatakan, pihaknya tidak bisa berandai-andai soal rekomendasi paket calon bupati dan wakil bupati nanti.
“Tunggu saja rekomendasi tertulis yang resmi dari DPP,” katanya saat dihubungi ruber.id, Jumat (28/2/2020).
Di sisi lain, konstalasi politik di Kabupaten Pangandaran saat ini mulai dinamis.
Bahkan, isu pasangan cabup-cawabup yang akan mendapat rekomendasi dari DPP tiap partai politik di Pangandaran, menjadi perbincangan diberbagai kesempatan.
Riki menuturkan, PDI Perjuangan mendominasi sebanyak 15 kursi dari jumlah keseluruhan 40 kursi di DPRD Pangandaran.
Jumlah tersebut, kata Riki, memang cukup untuk mengusung cabup-cawabup di Pangandaran.
Namun, pengurus partai berlambang banteng moncong putih ini tidak bisa menentukan rekomendasi.
“Sebagai kader dan pengurus partai, kami akan taat pada instruksi rekomendasi dari partai tingkat pusat. Nunggu saja dulu,” tuturnya.
Riki menyebutkan, untuk sebuah rekomendasi cabup-cawabup itu tidak sesederhana berdasarkan keinginan atau asumsi yang saat ini jadi perbincangan di masyarakat.
Lantaran ada mekanisme partai, kata Riki, maka harus menunggu keputusan partai di tingkat pusat, meskipun untuk mengusung cabup-cawabup di Pilkada 2020 ini cukup dengan 8 kursi di DPRD Pangandaran.
Sementara itu, pihaknya berharap rekomendasi tersebut turun ke DPC pada Maret 2020 agar mesin partai dapat bergerak untuk menghadapi Pilkada.
Tak hanya itu, harapan dan keinginan untuk mengusung cabup-cawabup merupakan hal yang lumrah, baik di internal partai maupun di kalangan masyarakat umum.
Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini keinginan internal maupun eksternal PDI Perjuangan dan masyarakat menginginkan paket Jeje Wiradinata dan Adang Hadari (Jihad) berlanjut. (R001/smf)
BACA JUGA: Pangandaran Masuk Kategori Rawan Tinggi Dalam Pilkada 2020
