Friday, 3 Apr 2020

Pangandaran Masuk Kategori Rawan Tinggi Dalam Pilkada 2020

Baca Juga

Soroti UMKM, Itje Dukung Affirmative Action Pemkab Sumedang

SUMEDANG, ruber -- Walau sudah berjalan, namun peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumedang saat ini masih bisa dioptimalkan. Pengurus DPP Golkar...

Setelah Bunuh IRT di Pangandaran, Pelaku Jual Motor Korban di Tasikmalaya

Setelah Bunuh IRT di Pangandaran, Pelaku Jual Motor Korban di Tasikmalaya CIAMIS, ruber.id -- Setan apa yang merasuki TR, 27, warga Dusun Cipangsih, Desa Kertaharja,...

Korsleting Listrik, Tiga Rumah di Rancakalong Sumedang Terbakar

Korsleting Listrik, Tiga Rumah di Rancakalong Sumedang Terbakar SUMEDANG, ruber.id -- Diduga akibat korsleting listrik, tiga rumah semi permanen di Dusun Babakan Sarikuning RT 04/04,...

Tersambar Petir, Bengkel dan 5 Motor di Sumedang Ludes Terbakar

Tersambar Petir, Bengkel dan 5 Motor di Sumedang Ludes Terbakar SUMEDANG, ruber.id -- Bangunan berikut peralatan bengkel, dan 5 unit motor tersambar petir, Kamis (23/1/2020)...

PANGANDARAN, ruber.id — Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, Selasa (25/2/2020) di Jakarta.

IKP merupakan deteksi dini dan pengindraan dalam mengawasi Pilkada 2020 untuk mencegah terjadi pelanggaran dan sengketa Pilkada.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Pangandaran Gaga Abdillah Sihab mengatakan, hasil penelitian Bawaslu, penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang.

Sementara, penyelenggaraan Pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Maka dari itu, kata Gaga, sangat dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data, ada 15 kabupaten/kota dengan kerawanan dimensi konteks sosial politik pada level 6 dengan kerawanan tinggi.

Gaga menyebutkan, pada konteks dimensi sosial dan politik, Kabupaten Pangandaran berada pada posisi ke 14 dengan kategori rawan tinggi.

Namun, tak semua yang IKP nya kategori rawan tinggi menurunkan kehormatan suatu daerah.

Menyikapi hal tersebut, kata Gaga, hendaknya seluruh pemangku kepentingan bisa bekerjasama dengan baik dalam menindaklanjutinya.

Bawaslu mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas agar penyelenggaraan Pilkada 2020 di Pangandaran berjalan aman, damai dan berkualitas.

Berikut 15 kabupaten/kota dengan skor tertinggi pada dimensi ini:

Kabupaten Manokwari (82.19); Kabupaten Mamuju (80.44);
Kota Sungai Penuh (76.90);
Kabupaten Lombok Tengah (74.66); Kabupaten Pasangkayun(74.38);
Kota Makassar, Sulawesi Tengah (73.60);

Kabupaten Minahasa Utara (73.60); Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (71.46);
Kota Tomohon (71.14);
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (70.84);
Kabupaten Kepulauan Sula (70.31);

Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (69.34);
Kabupaten Agam, Sumatera Barat (69.34);
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (68.81);
Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (68.82). (R001/smf)

Loading...

Komentar

loading...
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Sejak Corona Merebak, Miliarder Terkaya di Dunia Ini Tambah Kaya Raya

INTERNASIONAL, ruber.id - Sejak virus corona merebak dan mengancam umat manusia, orang terkaya di dunia, Jeff Bezos makin tambah kaya.

Lagi, Dua Pasien Dalam Pengawasan Corona di Garut Meninggal Dunia

GARUT, ruber.id - Dua Pasien Dalam Pengawasan COVID-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat meninggal dunia, Kamis (2/4/2020). Pusat Informasi...

Hujan Deras Terjang Ciamis: Pohon Tumbang di Rumdin Wabup, Longsor dan Petir Menyambar Rumah Warga

CIAMIS, ruber.id - Hujan deras menerjang Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020) sore. Akibatnya, bencana alam terjadi di sejumlah titik wilayah di...

Total Positif Hasil Rapid Test Jadi 11 Orang, Warga Terdampak Corona di Sumedang Dapat Bantuan Sosial

SUMEDANG, ruber.id - Hasil rapid test sebelas warga Kabupaten Sumedang positif COVID-19, Kamis (2/4/2020) jam 16.00 WIB. Bupati Sumedang...

FMKKS Sumedang: Dana BOS Bisa Digunakan untuk Pencegahan Corona

SUMEDANG, ruber.id - Pandemi corona membuat berbagai kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat dilaksanakan.