28.4 C
Indonesia
Rabu, September 22, 2021
spot_img

Ini Alasan Menkeu Tolak Usulan Berbagai Tunjangan Direksi dan Pengawas BPJS

ILUSTRASI. net/ruang berita

ruber — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penolakan berbagai usulan yang terkait dengan komponen manfaat bagi Direksi dan anggota Dewan Pengawas BPJS.

Usulan itu berupa permohonan BPJS Ketenagakerjaan agar Kemenkeu melakukan perubahan terkait beberapa hal yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2015.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, pemerintah telah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan.

Pasalnya, tidak semua usulan layak dipenuhi.

“Pemerintah menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi,” kata Nufransa, Selasa (13/8/2019).

BACA JUGA:  Belum Dilantik Bupati, BPD Garut Takut Terima Tunjangan

Menurutnya, usulan itu meliputi kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan.

BACA JUGA:  Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Tunjangan dan Bantuan Desa di Pangandaran Ditunda

“Selain itu ada juga permintaan peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga,” sambungnya.

Sedangkan komponen yang layak dipenuhi adalah kenaikan tunjangan cuti tahunan untuk Direksi dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS memang hanya mendapatkan THR, dan tidak mendapatkan gaji ketiga belas.

“Tunjangan cuti tahunan ini sebagai pengganti gaji ketiga belas,” tandasnya. red

 

SUMBER: kompas

 

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles