BERITA SUMEDANG, ruber.id – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, di Aula Tampomas IPP, Kamis (24/1/2019).
Ada tujuh isu krusial yang menjadi pokok bahasan dalam rakor, yang juga dihadiri Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan.
Selain Erwan, hadir pula Sekda Sumedang Herman Suryatman serta para kepala OPD, para asisten, staf ahli, camat, kabag dan kasubag Setda Sumedang.
Rakor kali ini, membahas beberapa isu krusial, di antaranya evaluasi kerja 2018 dan rencana kinerja 2019.
Kemudian evaluasi program 100 hari pertama, penyerahan DPA SKPD tahun 2019, penataan aset Pemda, progres penataan pasar Sandang Sumedang.
Selanjutnya, penyusunan LKPJ dan LPPD tahun 2018; serta sinegritas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
Selain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, juga terdapat beberapa sasaran dan program yang akan dilaksanakan tahun ini.
Rakor ini, bertujuan untuk mengetahui berapa pencapaian kinerja prioritas yang direncanakan tahun 2018.
“Lalu, bagaimana fokus program yang dilaksanakan dalam membidik program Sumedang Simpati.”
“Kami sedang dan akan mengadakan pertemuan dengan setiap OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” ungkap Dony.
Terkait penyerahan DPA SKPD tahun 2019 telah ditetapkan Perda Kabupaten No 7/2018 tentang APBD 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perbup Kabupaten No 69/2018 pada 18 Desember 2018.
Maka perangkat daerah berkewajiban menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Yang mana nantinya, akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemda tanggal 31 Desember 2018.
“Kami harap, setiap OPD membuat skala prioritas sesuai anggaran kebutuhan belanja yang telah disusun untuk setiap kegiatannya.”
“Selain itu, DPA ini agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019,” kata Dony.
Kemudian, kegiatan yang melibatkan pihak penyedia barang dan jasa baik melalui lelang maupun pengadaan langsung agar dilaksanakan sesuai kerangka acuan kerja.
Sehingga nantinya, tidak bertumpuk di Triwulan IV atau di akhir anggaran 2019.
“Kepala OPD harus memperhatikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dony.***
