HMI Sebut Birokrat Pangandaran Hadapi Tekanan Politik di Pilkada 2024

Ketua HMI Komisariat Pangandaran Asep Saepudin. ist

BERITA PANGANDARAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran membahas isu keberpihakan birokrat dan profesionalisme dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Ketua HMI Komisariat Pangandaran Asep Saepudin mengatakan, peran birokrat selalu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan Pilkada.

“Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas menggerakkan pemerintahan, birokrat seringkali berada dalam posisi sulit ketika Pilkada berlangsung,” kata Asep, Rabu 2 Oktober 2024.

Menurutnya, birokrat dituntut untuk menjaga netralitas sesuai dengan peraturan yang ada. Namun tekanan politik dari calon yang memiliki pengaruh kuat, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, menjadi tantangan yang berat.

“Salah satu tantangan utama bagi birokrat dalam Pilkada adalah tekanan untuk mendukung salah satu calon,” ujarnya.

Baca juga:  Kades Diminta Segera Lapor ke TKSK Jika Ada Warga Belum Terima Voucher di Pangandaran

Asep menuturkan, jika calon tersebut merupakan petahana atau memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan, tekanan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk.

“Tekanan bisa berbentuk imbauan halus hingga ancaman mutasi, penurunan jabatan atau bahkan pemberhentian,” tuturnya.

Pilkada Pangandaran 2024 kali ini diikuti oleh dua pasangan calon dengan latar belakang yang berbeda dan memiliki kekuatan segmentasi tersendiri.

Pasangan nomor urut 1, Citra Pitriyami dan Ino Darsono berasal dari kalangan DPRD dan tokoh masyarakat. Mereka berpotensi menggalang dukungan dari masyarakat umum dan kalangan milenial.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat berasal dari kalangan birokrat, termasuk petahana yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi internal birokrasi.

Baca juga:  Polisi Tangkap Pelaku Taruhan di Pangandaran

Kedekatan personal dan jaringan pertemanan bisa menjadi kekuatan utama mereka dalam memperoleh dukungan.

“Kami berharap birokrat tetap profesional dalam melaksanakan tugas tanpa terpengaruh oleh dinamika politik,” tegasnya.

Asep menyebutkan, sering kali kenyataan di lapangan menunjukkan birokrat cenderung mengambil langkah strategis untuk melindungi posisi mereka.

“Terutama jika mereka melihat salah satu calon memiliki peluang besar untuk menang,” sebutnya.