Wednesday, 3 Jun 2020

HMI Ciamis-Pangandaran Tolak KPK Masuk di Lembaga Eksekutif

Baca Juga

Anggota PPK Baru Pangandaran Dilantik, Muhtadin Berharap Langsung Bekerja

PANGANDARAN, ruber -- Sebanyak 20 anggota Panitia Pemilihan KecamatanĀ (PPK) dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Rabu (2/1/2019). Jumlah tersebut berdasarkan penambahan dua orang paskaputusan...

Absen Panggilan KPK tentang BLBI, Rizal Ramli Berkirim Surat

ruber -- Mantan Menko Maritim Rizal Ramli tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus BLBI. Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rizal sudah menyampaikan surat...

Petani di Indonesia Terus Berkurang, GEC: Siapa yang Akan Menyiapkan Pangan Nanti?

Petani di Indonesia Terus Berkurang, Garut Edufarm Center: Siapa yang Akan Menyiapkan Pangan Nanti? GARUT, ruber.id -- Di era digitalisasi seperti sekarang ini, Garut Edufarm...

Pembangunan 16 Dam Parit di Pangandaran Dikerjakan Swakelola

PANGANDARAN, ruber -- Pembangunan 16 unit Dam parit yang didanai dari DAK di Kabupaten Pangandaran akan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani. BACA JUGA: Bupati...

KETUA Umum HMI Cabang Ciamis-Pangandaran Hernawan. dok/ruber.id

PANGANDARAN, ruber.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis-Pangandaran menolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk di lembaga eksekutif.

Ketua Umum HMI Cabang Ciamis-Pangandaran Hernawan menilai, saat ini keberadaan KPK sedang didorong agar tidak independen.

“Sekarang beredar ada 10 poin yang dinilai sudah tidak sinkron dengan tujuan pemberantasan korupsi,” kata Hernawan kepada ruber, Selasa (10/9/2019).

Ke 10 poin tersebut, kata Hernawan, sebagai upaya melemahkan KPK, di antaranya menjadikan KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif; penyadapan oleh KPK dipersulit.

Kemudian, pembentukan dewan pengawas dipilih DPR; sumber penyelidik dan penyidik dibatasi; kewenangan penuntut dihilangkan.

“Selain itu juga kewenangan mengelola LHKPN dipangkas; perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung; KPK dapat menghentikan penyidikan (SP3); perkara yang menjadi sorotan publik dapat diabaikan dan kewenangan pengambil alihan penuntutan perkara dipangkas.”

“Kami menolak revisi UU KPK, karena bakal melemahkan peran KPK dalam mengawal hukum di Indonesia,” ujarnya.

Hernawan khawatir, kedepan KPK bakal terhambat dalam upaya pemberantasan korupsi dan menghilangkan proses penyelidikan di KPK.

“Kalau KPK masuk dalam bagian lembaga eksekutif, akan sulit bersikap tegas dalam penanganan korupsi,” jelasnya.

Hernawan menambahkan, jika KPK jadi bagaian eksekutif bisa dikatakan KPK sebagai pelaksana dari aturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

“Ketika di eksekutif terjadi korupsi, KPK tidak akan menindak perkara selagi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menindak kasus korupsi,” tambahnya.

BACA JUGA: Puluhan WNA Tinggal di Pangandaran, Baru 13 yang Sudah Punya KTP

Seharusnya, kata Hernawan, KPK mempunyai kebebasan dalam menjalankan perannya sebagai penyidik korupsi.

“Ketika dibatasi akan banyak korupsi yang tidak terselidik oleh KPK.”

“Kami minta selamatkan independensi KPK dari interverensi pihak manapun,” sebutnya. syam

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

1092 Calon Jemaah Haji Ciamis Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun Ini

CIAMIS, ruber.id - Sebanyak 1092 calon jemaah haji asal Kabupaten Ciamis dipastikan batal berangkat tahun 1441 Hijriah/2020 ini. Hal...

Terimbas Corona, 386 Calon Jemaah Haji di Pangandaran Gagal Berangkat

PANGANDARAN, ruber.id - Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah 1441 Hijriyah atau tahun 2020. Keputusan itu...

Hasil Rapid Test Masif di Sumedang, 31 Orang Reaktif

SUMEDANG, ruber.id - Pemkab Sumedang melakukan rapid test masif untuk melacak peta sebaran kasus COVID-19. Rapid test masif yang...

Anggaran Penanganan COVID-19 di Kota Tasik Tak Transparan, DPRD Akan Buat Nota

TASIKMALAYA, ruber.id -- Anggaran bantuan sosial (bansos) dan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya dinilai carut marut.

Kasus Pengeroyokan Karyawan Star Fashion di Boyolali, Polisi Hadirkan Belasan Saksi saat Reka Ulang

BOYOLALI, ruber.id - Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah melakukan prarekonstruksi (Pra reka ulang), kasus pengeroyokan karyawan Star Fashion di Jalan Ir Soekarno,...