Hearing Bersama Komisi II DPRD, FRDB Tanyakan Feasibility Study BWP

  • Bagikan

BANJAR, ruber – Dalam kegiatan hearing Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) dengan Komisi II DPRD Kota Banjar, PDAM Tirta Anom, BWP dan Asda 2, Selasa (18/6/2019), ada beberapa pertanyaan menarik yang terlontar.

Salah satunya soal feasibility study perencanaan pembangunan objek wisata Waterpark.

“Apakah ada feasibility study-nya?,” cetus salah satu presidium FRDB Soedrajat.

BACA JUGA: Hearing FRDB dengan DPRD Kota Banjar Molor, Debbi: Rakyat Sudah Biasa Menunggu

sangat penting. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan baik dari APBD maupun APBN untuk pembangunan BWP sangat besar, mencapai Rp27 Miliar.

Salah satu presidium FRDB Soedrajat bahkan menduga perencanaan pembangunan objek wisata BWP tidak ada feasibility study- nya.

“Kalo ada, saya minta buktinya,” ungkapnya.

Selain itu, peserta hearing juga mempertanyakan air untuk mengisi kolam di BWP. Apakah masih dari PDAM ataukah dari Sungai Citanduy.

Jika air yang digunakan untuk mengisi kolam dari Sungai Citanduy, harus ada izin dari menteri. Jika tidak ada izin dari menteri, itu sudah masuk ranah pidana.

“Kalau terbukti dan tidak ada izin, itu bisa dipidanakan,” kata Debbi Puspito, dalam hearing bersama komisi II DPRD Kota Banjar dengan FRDB.

Debbi juga bertanya pada Dirut BWP, apakah yang nantinya akan dilakukan supaya BWP bisa sehat kembali. Kondisi BWP saat ini diibaratkan orang yang sedang sakit kritis.

Menurut dia, Dirut sebagai dokter harus mendiagnosa penyakit yang sudah kronis di BWP.

“Apa sih yang akan dilakukan Dirut baru supaya BWP itu sehat kembali?,” tanyanya.

Dirut BWP Dadan mengatakan, ada beberapa hal yang mengakibatkan BWP saat ini ditutup. Salah satunya, biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Bahkan kata dia, listrik saat ini diputus dan diubah ke token, yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan karoke.

“Listrik diputus karena bebannya sangat besar dan sekarang pakai token,” ujarnya.

Lanjut dia, soal air untuk mengisi kolam sebelumnya memang dari PDAM. Namun, biaya untuk operasional sangat besar, sehingga diputus.

Untuk sementara, lanjutnya lagi, air untuk mengisi kolam berasal dari Sungai Citanduy, dan sudah berlangsung selama dua bulan.

Sedangkan saat ini tidak beroperasi karena tidak adanya karyawan.

“Sebelumnya itu dari PDAM, kemarin sudah ada dua bulan kebelakang langsung dari Citanduy,” ucapnya. Agus Purwadi

Foto: FORUM Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) tengah melakukan hearing dengan Komisi II DPRD Banjar, PDAM, dan BWP
  • Bagikan