Wednesday, 8 Jul 2020

Gubernur Jabar Usul Pilkada Diundur 2021, Ini Kata Bupati dan Ketua KPU Pangandaran

Baca Juga

Ratusan Calon Ikuti Pilkades Sumedang

Ratusan Calon Ikuti Pilkades Sumedang SUMEDANG, ruber.id -- Pilkades serentak 2020 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang akan dilaksanakan di 88 desa dan akan diikuti...

Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan, Jurnalis Kota Banjar Kembalikan ID Card Pokja Polres

KOTA BANJAR, ruber -- Awak media di Kota Banjar yang diwadahi dalam Jurnalis Banjar Patroman (JBP) menggelar aksi solidaritas yang bertempat di Alun-alun Kota...

4 Eks Anggota DPRD Siap Bertarung di Pilkades Pangandaran

4 Eks Anggota DPRD Siap Bertarung di Pilkades Pangandaran PANGANDARAN, ruber.id -- Sebanyak 244 bakal calon kepala desa (balon kades) siap bertarung dalam kontestasi pemilihan...

IPP Sumedang Dijadikan Event Rokok, Wabup Erwan Mengaku Tak Pernah Beri Izin

SUMEDANG, ruber -- Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan mengaku tak pernah memberi izin event rokok yang akan diselenggarakan di IPP Sumedang, Sabtu (29/6/2019). Bahkan,...

PANGANDARAN, ruber.id – Bupati Jeje Wiradinata dan Ketua KPU Pangandaran Muhtadin angkat bicara soal usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui, pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengusulkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 8 kabupaten/kota di Jabar diundur ke 2021, mengingat kondisi Corona saat ini.

Namun, usulan yang dilontarkan Gubernur Jabar itu dianggap membingungkan dan menjadi polemik di daerah yang hendak melaksanakan Pilkada, termasuk Pangandaran.

Karena, usulan tersebut muncul berbarengan dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020.

Di mana, dalam PKPU itu menggariskan tahapan Pilkada dilanjutkan dan pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020.

Jeje mengatakan, tidak ada masalah Pilkada serentak 2020 itu dilanjutkan, terlebih Perpu dan PKPU juga sudah terbit.

Justru, kata Jeje, Pilkada dalam situasi yang tidak biasa ini akan membawa hikmah, yakni menjadikan proses demokrasi lebih berkualitas.

Alasannya, dengan situasi pandemi Corona tentu tidak memperbolehkan kegiatan kampanye berbentuk pengerahan massa.

Dengan begitu, akan minim potensi konflik. Kontestan Pilkada dituntut untuk lebih kreatif mengemas kampanye, beradu program.

Bagi pemilih pun bakal memiliki waktu dan ruang leluasa untuk berpikir menentukan pilihannya.

“Pilkada di tengah pandemi justru menjadi momentum bagi semuanya untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih berkualitas,” katanya, Sabtu (13/6/2020) malam.

Jeje menuturkan, tidak ada pihak yang menjamin pada tahun 2021 pandemi Corona dengan segala dampaknya akan berakhir.

“Masalahnya kan situasi pandemi dan ketersediaan anggaran. Apakah tahun 2021 pandemi akan berakhir, lalu keuangan negara akan langsung membaik? Tak ada yang menjamin,” tuturnya.

Jeje menilai, langkah Kemendagri dan KPU yang telah menetapkan Pilkada dilanjutkan sudah tepat, ketimbang membiarkan agenda Pilkada berlarut-larut.

Mengenai kerawanan penyebaran COVID-19, kata Jeje, teknis antisipasinya sudah disiapkan.

Bahkan, jumlah pemilih di tiap TPS akan dibatasi maksimal 500 orang dan kampanye pengerahan massa pun ditiadakan.

“Mulai saat ini juga Pemkab sedang melatih masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi tak ada masalah soal kekhawatiran situasi pandemi,” ujarnya.

Jeje menegaskan, APBD Pangandaran masih cukup untuk membantu kebutuhan tambahan anggaran Pilkada mendatang.

“Soal anggaran, uang itu sebenarnya ada di daerah. Jadi lebih baik selesaikan agenda politik di tahun ini,” tegasnya.

Sehingga, kata Jeje, di tahun 2021 itu Pemkab bisa fokus menangani dampak pandemi, tanpa terganggu lagi dengan urusan politik.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Pangandaran Muhtadin menyampaikan, proses lahirnya keputusan melanjutkan tahapan Pilkada merupakan hasil proses panjang dan konstitusional.

“Perpu Nomor 2 tahun 2020 dan PKPU Nomor 5 tahun 2020, lahir dengan proses dan pertimbangan yang panjang. Sudah konstitusional,” ucapnya.

Pada 27 Mei 2020, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nasional telah memberi rekomendasi Pilkada 2020 bisa dilanjutkan, dengan syarat menerapkan protokol pencegahan.

“Yang tak kalah penting, jika Pilkada digelar tahun 2021 maka akan banyak kepala daerah yang harus dijabat oleh Pjs (penjabat sementara),” sebutnya.

Tentunya, kata Muhtadin, hal tersebut akan berdampak pada performa pemerintahan di daerah.

Karena, seorang Pjs kepala daerah itu terbatas kewenangannya, berbeda dengan kepala daerah definitif.

“Selain itu, berdampak pada agenda pembangunan, termasuk percepatan penanggulangan COVID-19,” tambahnya. (R002/dede ihsan)

Komentar

loading...

Artikel Terbaru

Konvoi 50 Bus ke Pangandaran, Cara IPOBA Bangkitkan Dunia Pariwisata

PANGANDARAN, ruber.id - Selasa (7/7/2020), puluhan bus pariwisata dari berbagai perusahaan otobus (PO) memasuki objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Kasus Bayi yang Dikubur di Indekos di Purworejo Terungkap, Ini Penjelasannya

PURWOREJO, ruber.id - Kasus penemuan mayat bayi yang dikubur di halaman belakang indekos di Kelurahan Sindurjan, Kecamatan/Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Mei...

Kronologi Truk Batu Bara Masuk Jurang di Ciherang Sumedang

SUMEDANG SELATAN, ruber.id - Truk batu bara bernomor polisi D 9057 BA masuk jurang dan nyaris menimpa rumah di Jalan Raya Cirebon-...

BPBD Jawa Barat Kunjungi Kantor SAR Bandung, Ini yang Dibahas

SUMEDANG, ruber.id - Sebagai sesama instansi pemerintahan, Basarnas dan BPBD memiliki irisan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kebencanaan.

Forsil RTRW Resmi Dikukuhkan, Siap Bersinergi dengan Pemerintah

TASIKMALAYA, ruber.id - Setelah dibentuk pada bulan April 2020 lalu, kepengurusan Forum Silaturahmi (Forsil) RTRW resmi dikukuhkan, Senin...