SUMEDANG, ruber — Dianggap gagal menakhodai Golkar di Kabupaten Sumedang, sejumlah Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar meminta Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Sidik Jafar beserta jajaran mundur dari kepengurusan Golkar saat ini.
Kekecewaan tersebut sudah dirasakan sejak kekalahan pada Pilkada 2018 lalu, ketika Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung pasangan Irwansyah Putra dan Sidik Jafar.
Bahkan, pasangan calon ini sampai kalah oleh pasangan independen Zaenal Alimin dan Asep Kurnia. Perolehan suara Zaenal-Asep berada di peringkat kedua setelah pasangan Dony Ahmad Munir dan Erwan Setiawan.
Setelah terjungkal pada Pilkada, Golkar kembali harus mengalami keterpurukan lantaran gagal meraih posisi terbaiknya pada Pileg 2019.
Golkar mengalami penurunan jumlah kursi cukup signifikan. Parpol berlambang pohon beringin ini mendapat 10 kursi pada Pileg 2014, dan hanya 7 kursi pada Pileg 2019.
Melihat kondisi tersebut, 25 PK dari 26 Kecamatan menandatangani mosi tidak percaya kepada kepengurusan DPD Partai Golkar Sumedang saat ini.
“Kami sudah melayangkan surat ke DPD Golkar Jawa Barat. Kami semua kesepakata ingin minta di adakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) tentang kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Sumedang,” ujar ketua PK Tanjungkerta Hasan Supriadi kepada ruber, Selasa (21/5/2019).
Hasan juga menilai, kepengurusan Golkar di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2015 setelah Musyawarah Daerah (Musda), terasa kurang terkoordinasi dengan baik hingga ke tingkat bawah.
“Kurang dalam konsolidasi dengan para ketua PK. Mereka terkadang mengambil keputusan sepihak,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Hasan, atas dasar tersebut, para ketua PK menginginkan adanya perombakan besar-besaran di tubuh Partai Golkar.
“Berita acara sudah tertuang. Kami akan layangkan surat ke DPD Partai Golkar Sumedang, Hasta Karya, hingga Fraksi Golkar di Sumedang,” terang Hasan.
Tak hanya itu, lanjut Hasan, para ketua PK juga menyatakan siap pasang badan untuk terus mendesak diadakannya Musdalub di Sumedang.
“Karena belum ada respons dari provinsi, kami membuat berita acara kesepakatan bersama. Bahwa kami akan mendesak musdalub atau kepengurusan Golkar mengundurkan diri,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya adanya pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut, Hasan menegaskan jika pihaknya tidak ada intervensi dari orang lain. Melainkan murni kecintaanya terhadap Partai Golkar.
“Kami tidak menyalahkan salah seorang. Tapi yang kami salahkan ini kepengurusan. Kami juga tegaskan kalau ini murni keinginan kami,” tegasnya. bay
