BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat atau Bawaslu Jabar menilai pengawasan partisipatif pada Pilkada Pangandaran 2020 berhasil. Hal itu terbukti dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran.
Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jabar Lolly Suhenti mengatakan, dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, Kabupaten Pangandaran menempati posisi tertinggi dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
“Ada 34 laporan, Pangandaran jadi yang tertinggi. Daerah lain di Jabar yang melaksanakan Pilkada paling hanya tujuh laporan,” kata Lolly dalam acara evaluasi pengawasan bersama SKPP dan Saka Adhiyasta di Pangandaran, Selasa (23/2/2021).
Artinya, kata Lolly, daya kritis dan pengetahuan masyarakat Pangandaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran sudah bagus. Maka dari itu, pihaknya menilai sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Pangandaran 2020 cukup berhasil.
“Walaupun beberapa tahun ke depan tidak ada pelaksanaan Pilkada, Bawaslu Pangandaran harus tetap bisa memastikan bahwa bibi-bibit pengawas partisipatif akan terus berkembang atau tumbuh,” ujarnya.
Lolly menuturkan, pengawasan partisipatif adalah program yang digagas sejak tahun 2018 pada masa Pilgub Jabar. Kemudian diperkuat saat Pilpres, lalu dilanjut kembali pada Pilkada 2020 kemarin.
“Pangandaran sendiri memiliki 64 kader partisipatif, 30 orang di antaranya lahir dari proses sekolah kader pengawasan partisipatif. Ke depan, mereka akan jadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sepanjang Pilkada 2020.
“Untuk masa mendatang kami harapkan pengawasan partisipatif pada Pemilu selanjutnya akan lebih baik lagi,” ucapnya. (R002/dede ihsan)
BACA JUGA: Selama Pilkada Pangandaran 2020, Bawaslu Mainkan Peranan Pengawasan
