Tuesday, 7 Apr 2020

Anggaran Pembelian Hp Program Sapa Warga di Pangandaran Rp127 Juta

Baca Juga

Ini Alasan Mendikbud Hapus UN

Ini Alasan Mendikbud Hapus UN NASIONAL, ruber.id -- Mata pelajaran padat tapi ujungnya siswa harus menghafal. Ini salah satu alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem...

Jalan Rusak Akibat Longsor, Anggota Polsek Jatigede Bantu Angkut Logistik Pemilu

SUMEDANG, ruber -- Sejumlah anggota Polsek Jatigede, Sumedang harus turun tangan dalam pendistribusian logistik pemilu akibat akses jalan yang terputus akibat longsor. BACA JUGA: Dua...

Jangan Nekat Lewati Genangan Air Hujan, Ini Akibatnya pada Mobil Anda

ruber.id -- Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini hujan sering membasahi beberapa wilayah Indonesia. Seringnya...

Jaringan Curanmor Masuk Wilayah Sumedang, Kapolres Perintahkan Tembak di Tempat Jika Melawan

SUMEDANG, ruber -- Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo telah melakukan antisipasi masuknya jaringan pencurian bermotor dari Lampung. Hartoyo telah memerintahkan kepada Satuan Reskrim Polres Sumedang untuk...

PANGANDARAN, ruber.id — Pembelanjaan Hp android untuk ketua RW se Kabupaten Pangandaran bersumber dari keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

Kepala Seksi Penataan Desa di Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran Asep Deni mengatakan, bantuan keuangan dari Pemprov Jabar untuk pembelian Hp program Sapa Warga ke Pangandaran sebesar Rp127.288.000.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8/2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kata Asep, anggaran senilai Rp127.288.000 tersebut dialokasikan untuk 4 kegiatan.

Kegiatan itu di antaranya, TPAPD senilai Rp15 juta; pengadaan Hp sesuai jumlah RW dengan harga Rp1.300.000; pulsa data Hp Sapa Warga selama 6 bulan sesuai jumlah RW; dan sisanya untuk digunakan pembangunan infrastruktur.

“Hp untuk ketua RW itu merupakan aset pemerintah desa, bukan milik perorangan. Maka biaya pemeliharaannya didanai dari keuangan desa atau APBDes,” katanya, Jumat (21/2/2020).

Asep menuturkan, terkait adanya kerusakan Hp dibeberapa desa itu kewenangan pemerintah desa dengan pihak penyedia barang.

Jika Hp yang diterima ketua RW kondisinya rusak, kata Asep, maka harus cepat diperbaiki atau diganti oleh penyedia barang sesuai dengan kesepakatan sebelum pembelian.

Sebab, kewenangan pembelanjaan Hp itu swakelola oleh pemerintah desa. Jadi pihak Dinsos PMD tidak memiliki kewenangan, apalagi melakukan intervensi kepada pihak desa dan penyedia barang.

Asep menyebutkan, kewenangan pengawasan dan evaluasi ada di pihak Dinsos PMD serta Pemprov Jabar, namun hingga saat ini belum dilakukan.

Waktu dekat ini, kata Asep, pihaknya akan melakukan monitoring dan mengukur efektifitas pembelanjaan serta penggunaan Hp android itu. (R002/dede ihsan)

BERITA TERKAIT: Cepat Panas, 35 Hp Program Sapa Warga di Kalipucang Pangandaran Rusak

Loading...

Komentar

loading...
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Rentan Terpapar Corona, 100 Jurnalis di Depok Jalani Rapid Test

DEPOK, ruber.id - Seratus jurnalis yang aktif melakukan peliputan di wilayah Depok, Jawa Barat menjalani tes rapid test, Senin (6/4/2020).

Pamsimas di Sumedang Selatan Ditutup Warga, Ini Alasannya

SUMEDANG SELATAN, ruber.id - Masyarakat di Lingkungan RT 05/04 tutup Pamsimas di Desa Sukagalih, Sumedang Selatan, Sumedang, Senin (6/4/2020).

Di Sumedang Utara, Bantuan untuk Pedagang di Sekolah Sudah Disalurkan

SUMEDANG UTARA, ruber.id - Bantuan sembako dari Pemkab Sumedang, Jawa Barat sudah dibagikan kepada para pedagang di sekolah.

Warga Sumedang Tewas Tersambar Petir

UJUNGJAYA, ruber.id - Kiki Arta, 59, warga Duaun Pasir Tengah RT 01/05, Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, Sumedang tewas tersambar petir, Senin (6/4/2020)...

Ada Lapak Asik, BPJamsostek Sumedang Pastikan Layanan Klaim JHT Normal Selama Pandemi COVID-19

SUMEDANG, ruber.id - BPJamsostek (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan) Kantor Cabang Sumedang memastikan setiap pelayanan pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) berjalan...