KOTA BANJAR, ruber — Selain menyoroti berbagai kebijakan pembangunan di Kota Banjar, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) melakukan konsultasi langsung ke komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Hal tersebut dilakukan sekaligus juga menanyakan terkait beredarnya kabar adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Banjar yang dipanggil oleh KPK beberapa pekan lalu.
“Ke KPK untuk konsultasi sekaligus memastikan tentang beredarnya kabar sejumlah pejabat Banjar yang dipanggil KPK,” kata Presidium FRDB Soedrajat Argadireja kepada ruber Selasa (9/7/2019).
Selain itu, kata dia, kunjungan ke KPK dalam rangka menindaklanjuti program yang mana sudah menjadi agenda dan kesepakatan di FRDB.
Ini juga merupakan langkah agar masyarakat Banjar mengetahui keseriusan, kerja dan tujuan dari dibentuknya FRDB.
“Pada saat pembentukan, kami memang sudah mengagendakan untuk berkonsultasi ke KPK,” katanya.
Soedrajat menyebutkan, untuk menegakkan semangat clean government, FRDB melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh politik dinasti.
FRDB mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi yang diduga terjadi di kota paling timur di Jawa Barat ini.
“Kami sangat mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
FRDB, lanjut dia, akan selalu melakukan kajian-kajian tentang pembangunan di Kota Banjar dengan data dan fakta yang valid.
“Kita siap membantu KPK dengan dukungan data dan fakta yang valid. Bila perlu ada beberapa saksi yang siap pasang badan untuk melakukan kamikaze, karena memang ada yang menjadi saksi korban secara langsung bagian dari kerakusan dan keliicikan politik dinasti,” cetusnya. agus purwadi
Foto: PRESIDIUM FRDB Soedrajat Argadireja di gedung KPK Jakarta. ist/ruang berita
