BERITA GARUT, ruber.id – Pemkab Garut akan merelokasi 140 kepala keluarga (KK) penyintas bencana banjir dan tanah longsong yang terjadi pada Jumat 15 Juli 2022 lalu.
Selain merelokasi, Pemkab Garut juga akan memperbaiki 72 rumah yang memang berada di tempat yang aman.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Garut, dr. Helmi Budiman, seusai memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Bencana. Di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (5/7/2022).
“Pertama kita menyelesaikan bantuan untuk rumah ya, yang rusak berat kita lakukan relokasi, relokasi itu ada 140 rumah.”
“Sedangkan, yang dilakukan di tanah masyarakat dan di tempat yang aman itu 72 rumah jadi (totalnya) 212 rumah.”
“Kemudian, ada penggantian rumah yang rusak sedang dan rusak ringan dari provinsi.”
“Kemudian juga kita menyelesaikan termasuk di dalamnya ada jaduk, dan lain lain,” ujar Helmi. Didampingi Unsur Pengarah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Bambang Munadjat.
Ia mengungkapkan, pembangunan rumah penyintas bencana ini, akan dilaksanakan selama masa transisi yang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
Setiap rumah yang mengalami rusak berat, kata Helmi, akan mendapatkan bantuan dana maksimal Rp50 juta. Untuk membangun kembali rumah yang terdampak bencana.
“Semua jadi berubah 50 juta, untuk relokasi 50 juta kemarin, kalo 50 juta kali 200 aja sudah 10 miliarkan gitu. Kalau untuk rumahnya saja belumkan infrastrukturnya, jalanya, cut and fill nya dan sebagainya,” ungkapnya.
Helmi berpesan, kepada masyarakat untuk mendukung upaya-upaya mitigasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.
Ia menerangkan salah satu tujuan dari mitigasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.
“Kemarin Alhamdulillah begitu ada banjir semua kan keluar, lari gitu kan, yang penting jiwa dulu kan, (itu) salah satu bagian dari mitigasi.”
“Kemudian juga, mohon dukungan juga karena bagian mitigasi juga yang terkait dengan sarana-prasarana, jangan membangun rumah di bantaran sungai, dan banyak lagi lah,” pesannya
Sementara itu, Unsur Pengarah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Bambang Munadjat, menilai Pemkab Garut sudah bertindak tanggap dan cepat. Dalam membantu penyintas bencana. Bahkan, lanjut Bambang, action plan, yang dilakukan sudah terencana.
“Kelihatan sekali bahwa termasuk di dalamnya sudah ada rencana untuk relokasi, dan relokasi itu ternyata sudah disiapkan juga lahan-lahannya. Memang sudah istilahnya dari lahan itu sudah clear and clean, dari sisi fisiknya dari kelayakan dan juga secara administratif,” tuturnya.
Ia berharap langkah dari Pemkab Garut ini bisa menjadi benchmarking. Atau menjadi contoh bahwa, daerah juga bisa menyiapkan penanggulangan dengan cepat. Dan ini, yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
“Karena kita kadang-kadang akan sulit pada waktu yang korban juga nggak mau dipindah, belum lagi yang tempat pindah nggak ada. Nah, ini memang permasalahannya sangat kompleks. Tapi apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Garut ini kami mengapresiasi sekali.”
“Artinya, bagaimana pemerintah daerah sudah siap, dan barangkali ini contoh yang kita bisa kita gunakan untuk di daerah-daerah lain gitu. Di Garut bisa kenapa di daerah lain tidak bisa,” kata Bambang.
Selain itu, ia juga mengapresiasi Pemkab Garut yamg bisa menyediakan dengan cepat data yang fix.
Bahkan, lengkap dengan by name by address. Sehingga, penyintas bencana sudah terdata dengan baik.
“Ini tidak mudah dan kunci yang harus kita lakukan itu memang kaitan ya data itu paling penting.”
“Karena pada saat kita memberikan bantuan juga supaya ada asas keadilan juga, karena jangan sampai yang korban yang mestinya harus segera mendapatkan bantuan tidak menerima itu.”
“Jadi, ini dengan data yang bagus, lokasi dan progresnya kelihatan, apa yang dilakukan bapak wakil bupati barusan di rapat koordinasi ini adalah kita bisa melihat progresnya, programnya seperti apa jelas,” ucapnya.
