BERITA NASIONAL, ruber.id – Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain, untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.
Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.
Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan.
Hal ini, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU Nomor 11/2020, tentang Cipta Kerja.
BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini.
Siap Terima Ajuan Klaim
BPJAMSOSTEK memastikan, telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan.
Yaitu, bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada.
Yakni, 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT).
Kemudian, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Dan untuk pekerja PU, yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program. Yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.
Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.
Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan, dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan.
Kemudian, untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.
Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK, kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.
Sementara, untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
JKP Tanpa Biaya dan Iuran Tambahan
Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut, dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini.
Anggoro berharap, program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya.
Yaitu, mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali.
“Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini, demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Anggoro.
Anggoro mengatakan, pogram JKP ini, layaknya oase di tengah padang gurun.
Yang hadir tepat di masa pandemi, di mana, banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK.
Dengan adanya program JKP ini, maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang.
Selain itu, bisa fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Kemudian, bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah.
“Semoga program JKP ini, dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja.”
“Saya juga berharap, pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih.”
“Hal ini, tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional,” sebut Anggoro.
Dessy: Perlindungan BPJAMSOSTEK Semakin Paripurna
Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Sumedang Dessy Sriningsih menyampaikan, dengan adanya tambahan program JKP ini. Maka semakin paripurna perlindungan yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK, kepada seluruh peserta dan pekerja Indonesia.
“Harapan kami, semoga hal ini dapat menajdi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia,” kata Dessy.
Penulis/Editor: R003
