PANGANDARAN, ruber.id – Pembangunan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dinilai berhasil di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata.
Sejak dilantik menjadi bupati pada 17 Februari 2016, Jeje berhasil melaksanakan pembangunan di Pangandaran dari berbagai sektor.
Selama 4 tahun terakhir, sejumlah capaian diraih dengan hasil yang maksimal dan terukur. Secara signifikan dan menghasilkam output yang memuaskan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran menyajikan sejumlah data keberhasilan capaian program selama 4 tahun terakhir.
Dalam sajian data tersebut, terdapat 7 poin pencapaian pembangunan yang menjadi prestasi baik Pemkab Pangandaran. Di antaranya berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB.
Sukses menekan angka pengangguran terbuka; Mampu menekan angka kemiskinan; Menaikkan angka Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM). Menyetabilkan angka gini ratio dan angka ketergantungan.
Memberikan pelayanan publik yang baik dan berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban. Terakhir, mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Capaian Pembangunan di Pangandaran Setiap Tahun
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan.
Pada tahun 2013 tercatat 4.94; tahun 2014 tercatat 419; tahun 2015 tercatat 4.98; tahun 2016 tercatat 5.29. Tahun 2017 tercatat 5.1, sedangkan tahun 2018 tercatat 5.41.
Kemudian, Kabupaten Pangandaran berhasil mengimbangi angka di tingkat nasional dan Jawa Barat. Angka LPE nasional tertera 5.17, sedangkan angka LPE Jawa Barat 5.41.
Uraian LPE erat kaitannya dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Angka PDRB tahun 2013 tercatat 17.317.670; tahun 2014 tercatat 18.737.412.
Tahun 2015 tercatat 20.529.694; tahun 2016 tercatat 22.106.728; tahun 2017 tercatat 23.793.793.
Sementara, dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan angka. Artinya Pemkab berhasil menekan angka pengangguran.
Pada tahun 2013 tercatat 4.4; tahun 2014 tercatat 3.7; tahun 2015 tercatat 4.8; tahun 2016 tercatat 4.2. Tahun 2017 tercatat 3.34 dan tahun 2018 tercatat 3.58.
Target angka nasional dalam mengatasi angka pengangguran tercatat 5.34, sedangkan target angka Jawa Barat 8.17. Dengan angka 3.58, Kabupaten Pangandaran berhasil menanggulangi angka pengangguran.
Dalam pengentasan kemiskinan Kabupaten Pangandaran berhasil menekan angka hingga 30.730 atau 7.71% dari angka penduduk.
Angka kemiskinan tahun 2015 tercatat 41.970 atau 10.76%, tahun 2016 tercatat 40.140 atau 10.23%. Tahun 2017 tercatat 39.460 atau 10.00%, tahun 2018 tercatat 32.190 atau 8.12% dan tahun 2019 tercatat 30.730 atau 7.71%.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 tercatat 6473; tahun 2014 tercatat 65.29; tahun 2015 tercatat 65,62. Tahun 2016 tercatat 65.79; tahun 2017 tercatat 66.6 dan tahun 2018 tercatat 67.44.
Rincian tahun 2018 untuk IPM sektor pendidikan 58.71, angka harapan lama sekolah 12.04, angka rata-rata lama sekolah 7.58.
Indeks kesehatan tercatat 78.22.
Angka harapan hidup tercatat 70.84. Indeks daya beli tercatat 66.81 dan daya beli masyarakat tercatat Rp8.968.000.
Lalu, angka gini ratio dan angka ketergantungan di Kabupaten Pangandaran cukup stabil. Tahun 2013 angka gini ratio 0.33 dan angka ketergantungan 48.25; tahun 2014 angka gini ratio 0.31 dan angka ketergantungan 48.28.
Tahun 2015 angka gini ratio 0.35 dan angka ketergantungan 47.52. Tahun 2016 angka gini ratio 0,33 dan angka ketergantungan 47,25.
Tahun 2017 angka gini ratio 0,35 dan angka ketergantungan 47,04 dan tahun 2018 angka gini ratio 0.35 dan angka ketergantungan 46.93.
Selama Jeje menjadi bupati Pangandaran, birokrasi telah memberikan pelayanan publik yang baik. Itu berdasarkan standar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata 79.93.
Pelayanan publik tersebut di antaranya kesehatan dengan nilai 84.48; pelayanan jalan dengan nilai 77.16; pelayanan pendidikan dasar dan menengah 77.59, pelayanan pariwisata dengan nilai 80.49.
Jeje berhasil melakukan pemetaan pemerintah dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 3 kali. (R001/smf)
