PANGANDARAN, ruber.id — Pelantikan dan pengambilan sumpah tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024 digelar di Gedung Paripurna, Senin (16/9/2019).
Selain itu, dilantik juga satu anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan atas nama Citra Pitriyami, setelah sebelumnya ditunda lantaran menunaikan ibadah haji.
Berikut ke tiga pimpinan DPRD Pangandaran periode 2019-2024:
Posisi ketua diduduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Asep Noordin; Wakil Ketua I dari Partai Golkar Muhammad Taufiq Martin; Wakil Ketua II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jalaludin.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pascapelantikan ini pihaknya harus mengebut beberapa tahapan dengan waktu yang sangat singkat.
Di antaranya, kata Asep, langkah awal pihaknya akan melakukan pembentukan pansus tata tertib dan komisi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
“Setelah itu pembahasan Kebijakan Umum APBD-Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2019 dengan target selesai pada 30 September ini,” katanya.
Kendati demikian, kata Asep, pihaknya tetap berkomitmen dengan mengedepankan aturan dan tata cara dalam pembahasan tersebut.
“Aturan ini perlu ditempuh, tetap harus dilalui terlebih dahulu,” ujarnya.
Asep menuturkan, dalam membangun Pangandaran untuk lebih baik lagi sangat diperlukan sinergitas antarpemerintahan dan legislatif.
“Jadi untuk membangun Pangandaran lebih baik dan maju harus ada kebersamaan antareksekutif dan legislatif, itu kuncinya,” tuturnya.
Empat Partai Politik Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Pangandaran
Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menambahkan, pihaknya meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah dilantik untuk segera membahas KUA-PPAS RAPBD perubahan 2019.
“Jangan sampai lewat batas waktu, kalau lewat bisa dianggap tidak ada perubahan anggaran,” tambahnya.
Terlebih, kata Jeje, masih ada beberapa poin yang belum teranggarkan di APBD perubahan dan itu harus dimasukkan.
“Harapan kami bisa secepatnya untuk dilakukan pembahasan dan selesai tepat waktu,” imbaunya.
Jeje menyebutkan, untuk kebijakan pada APBD Tahun 2020 dipastikan hampir sama dengan APBD 2019.
“Ini rancangan pola kebijakan di masa akhir kepemimpinan Jeje-Adang yang akan habis di Tahun 2021 mendatang,” sebutnya.
Di masa akhir kepemimpinannya, kata Jeje, pihaknya akan maksimalkan APBD Tahun 2020 untuk infrastruktur.
“Kami ingin infrastruktur di Tahun 2020 mencapai 95%, meskipun terganggu sama Pilihan Kepala daerah (Pilkada) dan RSUD Pangandaran,” ucapnya. dede ihsan
