ruber.id – Mayoritas Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bertugas pada pemerintahan pusat di Jakarta merasa keberatan terhadap rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Fakta ini merupakan hasil survei yang digelar Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu.
Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo menyebutkan, survei terkait pemindahan ibu kota dilakukan dalam bentuk tanya jawab terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.
Menurut Harly, sebanyak 94,7% ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan berpindah Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, dan sisanya abstain.
“Sebagian besar alasan penolakan mereka adalah khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu, karena sarana berkualitas banyak di DKI Jakarta,” sebut dia, sebagaimana dilansir dari jpnn.com, Ahad (25/8/2019).
“Sebanyak 92,6 persen ASN juga menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di Kalimantan,” ungkapnya.
Merespons pertanyaan bagaimana jikapara ASN itu dipaksa pindah bertugas ke Kalimantan, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah, sedangkan sisanya mengatakan tidak tahu. red
SUMBER: jpnn.com
