ruber — Petinggi Nahdlatul Ulama diminta untuk menyerahkan sepenuhnya terkait jatah kursi menteri di kabinet baru nanti kepada Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, dilansir dari laman Kompas.com, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pihaknya siap mengusulkan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Nama-nama calon yang potensial itu akan disetor apabila diminta oleh Jokowi.
“Kita kalau diminta ya siap,” katanya di laman Kompas.com.
Said Aqil juga menyampaikan bahwa kader NU tak hanya siap mengisi pos Kementerian Agama. Sebab, banyak kader NU yang memiliki kemampuan di bidang-bidang lainnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyatakan, meski banyak warga NU mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, tapi tak tepat jika NU ikut meminta jatah kursi di kabinet Jokowi.
“Saya juga mengimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya,” katanya di laman Kompas.com.
Yenny mengatakan, NU berbeda dengan partai politik sehingga tak bisa berpolitik praktis.
Peran yang harus dijalankan oleh NU yakni peran sinergis dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan memberikan kritik yang membangun.
“Artinya ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat,” katanya.
Puteri Presiden ke 4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur ini mengatakan, warga NU yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia pasti ingin aspirasinya didengar pemerintah.
Namun, penyampaian aspirasi itu tidak harus dengan cara bagi-bagi kursi.
“NU sesuai khitah NU tidak boleh berpolitik praktis, artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika seolah-olah NU menuntut kursi menteri di kabinet, ada kursi dialokasikan untuk NU, tidak,” ucapnya. luvi
Sumber berita & foto: Kompas.com
