Ratusan Warga Geruduk Desa Tawangbanteng Tasikmalaya, Tuntut Galian Pasir Ditutup

BERITA TASIKMALAYA, ruber.id – Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Sukaratu, mendatangi kantor Desa Tawangbanteng, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (26/1/2019).

Mereka, menggeruduk kantor desa karena merasa geram oleh aktivitas galian pasir di kawasan Galunggung.

Selain warga Desa Tawangbanteng, ratusan warga yang mendatangi kantor desa setempat juga berasal dari desa tetangga. Yakni Rancapaku, Gunungsari, Cikunir dan Cikadongdong.

Mereka, datang untuk berdialog dengan pihak perusahaan dan mendesak segera menutup aktivitas tambang pasir. Karena, berdampak tercemarnya air Sungai Cikunir.

Menurut warga, akibat dari penambangan, air untuk lahan pertanian dan perikanan menjadi tercemar. Sehingga, memengaruhi hasil produksi yang menurun drastis.

Kepala Desa Cikadongdong, Sarip Hidayat mengatakan, penggalian pasir telah mengakibatkan terjadinya sedimentasi.

Baca juga:  Objek Wisata Curug Leuwi Leutak, Shower Climbing di Air Terjun Niagara Tasikmalaya

Akibat dari penambangan yang sudah bertahun-tahun, selain air yang tercemar, juga mengakibatkan sedimentasi di saluran irigasi dan lahan pertanian.

“Meskipun di Desa Cikadongdong tidak ada aktivitas penambangan, tapi desa kami terdampak juga. Karena, aliran Sungai Cikunir bermuara ke desa kami,” ungkapnya.

Parahnya, karena terjadi sedimentasi, ketika hujan air meluap dan menggenangi lahan pertanian.

Merespons aspirasi ratusan warga, Kepala Desa Tawangbanteng, Dadi Kasimuradi mengatakan, sama sekali tidak ada kontribusi dari perusahaan yang melakukan aktivitas galian pasir.

“Perlu diketahui, pencemaran ini tidak hanya berdampak ke lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya. Juga, ke Desa Cipawitra dan Cibunigeulis di Kota Tasikmalaya.”

“Mereka kena dampaknya juga,” jelas Dadi.

Baca juga:  Kasus Konfirmasi COVID-19 Kota Tasikmalaya Melonjak, 7 Pasien Meninggal

Rencananya, Senin (28/1/2019), pemerintah desa akan mendatangi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya guna menyampaikan aspirasi warga terkait masalah ini.

Jika tuntutan diabaikan, ratusan warga ini mengancam akan memboikot untuk tidak membayar pajak ke pemerintah.***