SUMEDANG, ruber — Sejumlah pangan jajanan anak sekolah (PJAS) saat ini ditengarai mengandung zat berbahaya.
Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyosialisasikan kegiatan Diseminasi tentang keamanan PJAS.
Dalam kesempatan ini, Dinkes Sumedang menggandeng Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung.
Pada tahap pertama, sebagai sampel dihadirkan 10 sekolah tingkat SD yang berasal dari wilayah Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Jatinangor.
Kegiatan dipusatkan di Hotel Sahid Skyland, Jatinangor, Senin (15/4/2019).
Sekda Sumedang Herman Suryatman mengatakan, diseminasi terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah ini penting diketahui guna mendapatkan jajanan yang sehat untuk menghasilkan generasi yang sehat.
“Kegiatan ini merupakan salah satu program Gerakan masyarakat (germas) hidup sehat dan untuk tahap pertama kami undang 10 sekolah,” terangnya.
Sepuluh sekolah ini, kata Herman, diwakili oleh 3 pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya unsur masyarakat.
“Saat ini kami memang belum mengetahui apakah makanan di 10 sekolah tersebut sehat atau tidak karena untuk membuktikannya harus dilakukan tes laboratorium dengan melibatkan BPOM,” tambahnya.
Setelah dilakukan test laboratorium, kata Herman, selanjutnya dapat dipetakan dan membaginya menjadi 3 kluster.
Yaitu merah untuk sekolah yang jajanannya berbahaya, kuning berarti hati-hati, dan hijau berarti jajanannya sehat.
“Paskadiketahui berdasarkan klusternya, barulah kami akan melakukan tindakan apa yang harus dilakukan sehingga PJAS ini benar-benar sehat untuk dikonsumsi,” ucapnya.
Sementara, Kepala Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan I Gusti Ngurah Bagus Kusama Dewa mengakui bila saat ini, ditengarai PJAS ada yang mengandung zat berbahaya walaupun sudah berkurang.
“Secara pasti hasil uji lab terhadap PJAS di 10 sekolah ini memang belum dilakukan.”
“Namun, ditengarai ada yang mengandung zat berbahaya sehingga kami akan melakulan intervensi,” terang I Gusti.
Untuk mendapatan PJAS yang sehat, kata I Gusti, diperlukan kerjasama semua pihak. Baik itu sekolah maupun pihak pedagang yang berjualan di sekolah tersebut.
“Kami setuju bila di sekolah dibentuk paguyuban pedagang sehingga pedagang dan barang dagangan dapat terkontrol dan termonitor,” sebutnya. dodi
