SUMEDANG, ruber — Rencana rotasi mutasi pejabat gelombang dua yang akan dilakukan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dianggap bertele-tele.
“Tapi saya apresiasi ke bupati yang telah menggunakan kewenangannya di dalam menyusun pejabat baru yang katanya jilid 1 ini,” ujar Direktur Himbar Buana Institute Junan Junaidi kepada ruber, Selasa (9/7/2019).
Junan berharap dengan komposisi yang telah ditentukan oleh bupati saat ini, Pemkab Sumedang dapat segera ngabret lumpat (berlari cepat) dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Karena, mengingat anggaran dan kabinet 2019 ini sudah betul-betul di dalam kendalinya,” sebutnya.
Selain itu, mantan komisioner KPU Sumedang periode 2013-2018 ini juga menilai, perubahan SOTK jilid 1 ini masih terlihat biasa saja. Tanpa, ada hal yang menonjol dari perubahan tersebut.
Bahkan, lanjut Junan, dalam SOTK baru ini tampaknya belum semua senang atau every body happy. Khususnya harapan masyarakat yang tinggi.
“Pengumuman SOTK kemarin belum ada atau terlihat Wow Faktornya. Ini terlihat masih ada dinas yang di biarkan kosong.”
“Padahal dinas-dinas ini memerlukan pejabat definitif dan sangat penting karena menguasai hajat hidup orang banyak seperti rumah sakit (RSUD) terkait kesehatan, dinas pendidikan dan PUPR terkait infrastruktur. Ini belum disentuh, padahal sektor ini sangat penting sekali,” ucapnya.
Tak hanya itu, Junan juga melihat perimbangan kekuatan dengan dewan terpilih pada periode saat ini.
Di mana, dewan harus mengambil peran lebih besar terkait fungsi anggaran dan pengawasannya.
“Mau tidak mau bupati dan wakilnya harus dapat bekerjasama dalam rangka segera mewujudkan visi misi Sumedang Simpati.”
“Sehingga masyarakat Sumedang dapat segera merasakan manfaatnya dari orang-orang terpilih dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang menghabiskan biaya tidak sedikit,” tuturnya.
Sementara, saat merotasi, mutasi dan promosi pejabat Senin kemarin, dalam sambutannya, Bupati Dony mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hal itu (rotasi, mutasi, promosi) adalah hal yang biasa.
Hal ini, kata Dony, untuk menjamin dinamika dan keberlangsungan roda organisasi birokrasi pemerintahan, agar berputar efektif dalam mengakselerasi pencapaian berbagai indikator kinerja pembangunan daerah.
“Untuk itu, saya minta kepada semua pegawai, setelah pelantikan ini agar terus meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan formal.”
“Meningkatkan kompetensi melalui diklat teknis fungsional dan penugasan yang makin menantang, serta memacu kinerja dengan menumbuhkan etos dan kesungguhan kerja untuk mencapai target kinerja,” ujarnya. bay
