Oleh karena itu, lanjut Ika, tidak heran bila keberadaan BUMDes di Sumedang, rata-rata statusnya belum mandiri.
Sesuai urutan terendah, kata Ika, tahapan BUMDes dimulai dari BUMDes Dasar, Berkembang, Maju dan Mandiri.
Di Sumedang sendiri, BUMDes yang telah berkembang hanya ada sekitar 80 BUMDes. Sisanya, baru masuk kategori BUMDes dasar.
Termasuk, lanjut Ika, keberadaan BUMDes Berdikari Desa Citali, Pamulihan yang dikelolanya.
“Mungkin baru masuk kategori BUMDes yang berkembang, walaupun aset yang dimilik sudah mencapai Rp2.9 miliar.”
“Dan pendapatan yang masuk ke PADes Desa Citali rata-rata Rp30 juta/tahun,” ucapnya.
Kepala Bidang Perekonomian Masyarakat pada DPMD Sumedang Khaidir Gumilar membenarkan informasi ini.
Khaidir menyebutkan, keberadaan BUMDes ini, memang sangat dibutuhkan sebagai upaya mendongkrak perekonomian warga.
Sebab, kata Khaidir, jika pengelolaan BUMDes dilakukan dengan baik, maka BUMDes bisa menjadi salah satu pengelola keuangan inklusif di tingkat desa.
Dan akan memiliki dua manfaat, yakni sebagai badan usaha komersial dan pelayanan publik.
Untuk itu, lanjut Khaidir, Pemkab Sumedang terus berupaya mendorong pemberdayaan ekonomi warga melalui BUMDes.
“Kami fokus menodorong pemerintah desa agar membentuk BUMDes. Alhamdulillah, sekarang hanya tinggal satu desa lagi yang BUMDes-nya belum terbentuk.”
“Tapi, kami akan terus mendorong agar Desa Padanaan bisa secepatnya membentuk BUMDes,” ujar Khaidir. (R003)
Baca berita lainnya: Kang Emil Sesalkan 60% BUMDes di Jawa Barat Mati
