BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan Serikat Rakyat Marhaen secara tegas menolak beras impor masuk ke daerahnya.
Sebelumnya, beberapa pelaku usaha pertanian yang tergabung dalam Serikat Rakyat Marhaen atau Seram ini mendatangi Gedung DPRD Pangandaran, Senin (29/3/2021).
Sekretaris Jenderal Seram Pangandaran Andang Nusa Putera mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak rencana impor beras. Karena saat ini harga gabah di petani sedang mengalami penurunan.
“Pernyataan pemerintah melalui Mentri Perdagangan dan Menko Perekonomian tentang rencana impor satu juta ton beras dinilai tidak bijak,” kata Andang.
Andang menuturkan, saat ini petani di berbagai wilayah sedang melaksanakan panen raya. Seharusnya ini menjadi momen yang sangat membahagiakn bagi para petani, namun malah sebaliknya.
“Sangat miris, padahal Indonesia sebagai negara agraria, tapi tidak hadir. Malah membuat petani semakin sengsara. Seharusnya hasil petani ini dibeli oleh negara,” tuturnya.
Sementara, Seram perwakilan dari Kecamatan Sidamulih Yayat mengaku, sebagai petani dirinya menolak rencana impor satu juta ton beras. Hal lain, dengan adanya kartu tani beberapa waktu lalu itu membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk.
“Kan tidak semua petani punya kartu tani. Kami mau membuat kartu tani tapi birokrasinya berbelit-belit. Kata dinas terkait harus dari desa, dari pihak desa menyarankan harus melalui dinas terkait. Petani jadi makin susah kalau seperti ini,” ujarnya.
Kemudian, Seram perwakilan dari Kecamatan Mangunjaya Uday menyampaikan, rencana pemerintah untuk mengimpor satu juta ton beras sangat ironis. Di mana, saat ini di semua wilayah sedang melaksanakan panen raya.
Dengan adanya rencana impor beras, kata Uday, membuat harga jual gabah anjlok menjadi Rp3.800/kg. Petani pun jadi kesulitan untuk menjual gabah lantaran para bakul enggan menerima, dikhawatirkan harga semakin parah.
“Bakul beralasan tidak ada uang, kan ironis sekali. Petani sudah cukup disulitkan dengan kelangkaan pupuk dan harganya yang melambung tinggi. Dari Rp90.000 menjadi Rp120.000, bahkan untuk SP36 itu sudah tidak ada di pasaran.” terangnya.
Kendati ada pupuk NPK yang harganya masih tetap, kata Uday, namun kualitas dikurangi. Penjual bilang, pupuk saat ini subsidinya dikurangi, sedangkan subsidi SP36 justru sudah dicabut.
Pimpinan DPRD Pangandaran Sepakat Menolak Impor Beras
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya secara tegas sepakat untuk menolak impor beras. Rencana impor beras ke daerah itu akan berpengaruh kepada nasib para petani.
Semestinya, stok beras mengalami surplus, sehingga bisa menjadi negara pengekspor beras. Hal ini menjadi persoalan yang serius bagi bangsa, tata kelola agrarianya dinilai belum optimal.
“Soal anjloknya harga gabah, saat ini Pemkab tengah merancang perlindungan terhadap petani terutama dengan harga gabah itu. Salah satunya dengan membangun lumbung padi,” kata Asep.
Nantinya, beras dari petani itu dibeli. Pihaknya berharap dengan pola yang direncanakan Pemkab dapat menyetabilkan harga gabah di daerah. Sedangkan untuk soal pupuk, masalah awal ada pada data base petani.
“Pola pendataan yang selama ini dilakukan masih kurang baik, sehingga hasilnya akan merepotkan petani. Contoh, seseorang disurvei hanya ke rumah, tidak dilihat lahannya. Data itu kan masuk ke pusat, jadi kebutuhan pupuk dilaporkan ke pusat,” tuturnya.
Asep menambahkan, pihaknya berharap Pemkab memberikan tambahan subsidi pupuk meski subsidinya merupakan kewenangan pusat. Diakuinya, pola rencana tersebut sudah mulai dirancang. (R002/dede ihsan)
BACA JUGA: DPRD Pangandaran Minta Desa Maksimalkan Peran BUMDes
