PANGANDARAN, ruber.id — Satu bulan paskapelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024, akhirnya tiga unsur pimpinan di DPRD ditetapkan, Senin (9/9/2019).
BACA JUGA:
HMI Desak DPRD Banjar Segera Tentukan Pimpinan Definitif
Tiga nama calon pimpinan DPRD Pangandaran ditetapkan dalam rapat internal DPRD di ruang Badan Musyawarah (Bamus), yakni Asep Noordin (PDI Perjuangan), Taufiq M Martin (Golkar) dan Jalaludin (PKB).
Terlebih, ke tiga nama calon pimpinan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing partainya.
Kemudian, setelah nama-nama itu ditetapkan akan diusulkan melalui Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mendapatkan surat keputusan (SK).
BACA JUGA:
Kinerja Timpora di Pangandaran Belum Optimal, Ini Penyebabnya
Ketua Sementara DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya berharap semua proses di Gubernur Jabar berlangsung singkat atas usulan pimpinan DPRD definitif.
Sebab, kata Asep, anggota DPRD baru masih mempunyai agenda yang secepatnya harus dikerjakan, salah satunya pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Kalau SK sudah turun, kan kami tinggal melaksanakan pelantikan dan pengukuhan unsur pimpinan defenitif DPRD Pangandaran.”
“Sesuai ketentuan, SK dari gubernur itu diperkirakan turun tiga hari sejak ketetapan disampaikan,” katanya kepada ruber.
BACA JUGA:
Legislator Gerindra: Semoga Rekomendasi untuk Pimpinan Definitif DPRD Kota Banjar Turun Minggu Ini
Di tempat yang sama, Calon Pimpinan Definitif DPRD Pangandaran Taufiq M Martin menambahkan, ada salah satu anggota DPRD periode 2019-2024 yang belum melaksanakan pelantikan lantaran usai melaksanakan ibadah haji.
“Dia itu Bu Citra Pitriyami dari PDI Perjuangan, saat pelantikan beberapa waktu lalu tidak ikut, sudah ada di Makkah,” tambahnya.
Meskipun begitu, kata Martin, pelantikan Citra Pitriyami akan dibarengkan dengan pelantikan pimpinan definitif DPRD Pangandaran.
“Jika semuanya sudah terlaksana, langkah kami selanjutnya membentuk AKD dan membahas KUA-PPAS APBD perubahan yang belum disahkan,” sebutnya. dede ihsan
