24.4 C
Indonesia
Minggu, September 19, 2021
spot_img

RSUD Pandega Pangandaran akan Menjadi BLUD, Ini Bedanya

BERITA PANGANDARAN, ruber.id – RSUD Pandega di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan berubah nama menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan layanan rumah sakit yang lebih fleksibel.

Terutama pada pengelolaan keuangan, sehingga kebutuhan layanan rumah sakit dapat ditangani secara mandiri tanpa menunggu persetujuan legislatif.

Kepala Dinas Kesehatan Pangandaran Yani Acmad Marzuki mengatakan, dasar hukum yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/2018 tentang BLUD.

“Secara teknis tidak ada yang berbeda. Yang berbeda pada pengelolaan keuangannya, DPA rutin itu tetap ada tetapi kita punya kantong dana tersendiri ketika menjadi BLUD,” kata Yani, Jumat (30/7/2021)

BACA JUGA:  Polres Ciamis Tangkap Pelaku Jual Beli Benih Lobster
BACA JUGA:  Ini Biang Kerok Warga Isolasi Mandiri Keluyuran di Pangandaran

Jika RSUD Pandega sudah menjadi BLUD, maka Pemkab memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan rumah sakit. Kemudian mampu memberikan inovasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Keuangan yang masuk ke rumah sakit dari jasa layanan pasien juga bisa dikelola secara mandiri. Tanpa harus menyetorkan dahulu ke kas daerah,” ujarnya.

Yani menuturkan, fleksibilitas keuangan yang dikelola diberikan keleluasaan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

“Pada praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan,” tuturnya.

Yani menerangkan, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BACA JUGA:  Uang Ganti Isolasi Mandiri di Pangandaran, 20 Desa Sudah Cair
BACA JUGA:  Kabar Objek Wisata di Pangandaran Dibuka, Hoaks!

“Sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepaia daerah,” terangnya.

Yani menyebutkan, setelah resmi menjadi BLUD akan ada pemembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan supaya lebih efisien. (R001/SMF)

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles